BERANDALAMPUNG.COM, BANDARLAMPUNG – Kritik merupakan instrumen yang baik untuk kehidupan demokrasi, namun sedikit penulis sesalkan terutama keadaan lini masa di media sosial saat ini, kritik yang ditujukan wabil khusus kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampungcenderung membabi buta dan menyerempet ke ranah ujaran kebencian personal.
Beberapa informasi pengkritik juga penulis curigai di lakukan oleh akun anonim yang sudah terkordinir (buzzer) maupun dilakukan oleh beberapa orang yang terafiliasi oleh kelompok politik diluar pemerintahan sehingga nuansa yang terbangun adalah penggiringan opini untuk mendown grade kapabilitas kepala daerah yang sedang menjabat, bahkan sampai-sampai ada yang menyarankan Walikota Bunda Eva untuk tidak berfikir mencalonkan diri kembali.
Realisasi program dan janji kerja secara bertahap telah dipenuhi, pengelolaan pemerintah dalam proses perencanaan hingga realisasi berada pada jalan yang on-track mencapai keberhasilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bukankah sebuah penyelenggaraan pemerintah perlu proses pematangan dari tahap perencanaan – implementasi hingga evaluasi.
Kekhawatiran penulis terhadap fenomena Black Campaign via buzzer ini secara sengaja menjebak Walikota untuk bersikap populis, apabila Walikotaterjebak kepada kritik dan penggiringan opini liar tersebut berbahaya sekali bila berbuah menjadi kebijakan spontan yang ceroboh dengan mengabaikan skala prioritas yang sebelumnya telah ditetapkan.
Kepemimpinan Walikota Bunda Eva semakin teruji dari terlihatnya dari respon cepat pada kejadian force meajureyakni banjir yang melanda Kota Bandar Lampung.
Saat banjir besar terjadi, inspeksi di lapangan segera dilakukan Walikota beserta jajaran yang pada beberapa publikasi menyorot Walikota turun ke lokasi banjir hingga larut malam, alhasilmendapati ragam temuan penyebab banjir, adanya talud yang jebol beberapa waktu lalu bahkan langsung diperbaiki sekitar13 talud banyaknya.
Belum bisa bernafas lega, banjir kembali melanda danWalikota beserta jajaran mendapati kembali adanya bangunan rumah masyarakat yang berdiri di pinggiran kali dan bangunan yang mengganggu badan sungai akan segera ditertibkan melalui pendekatan yang persuasif bukan dengan cara di bongkar paksa.
Banjir merupakan fenomena bencana yang menuntut kolaborasi solusi secara bersama. Climate Change yang menyebabkan curah hujan tinggi maupun sebaliknya kemarau yang berkepanjangan memang tidak bisa disalahkan. Sikap dan andil masyarakat dalam berperilaku akan menjadi bagian penting untuk memitigasi dan meminimalkan resiko bencana yang bisa terjadi.
Kedisiplinan para pelaku usaha dengan pertumbungan bangunan-bangunan baru terutama di sektor pengembang property dan perumahan memiliki andil apabila pembangunan tersebut cenderung asal terabas tanpa melibatkan warga di lingkungan setempat.
Pemkot tidak pernah mengelak disalahkan dan terus berusaha bertanggung jawab dengan peristiwa bencana yang telah terjadi.
Tak pernah luput, duka cita, empati dan keprihatinan kepada masyarakat terdampak bencana dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan sosial melalui bantuan sembako, pengobatan serta perbaikan rumah sudah dilakukan.
Menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk hal yang bersifat emergency masih menjadi prioritas.
Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan
HermanHNomics sebagai model pembangunan keberlanjutan dari Walikota sebelumnya penulis sebut yakini, pada rezim Walikota Bunda Eva Dwiana secara konsisten terus dilakukanyakni visi yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Penulis cukup merasa sedih dengan rutinnya Walikota membagikan bantuan sembako kepada kelompok rentan masih saja ada pihak yang mencibir bahwa hal tersebut merupakan upaya pencitraan semata atau bahkan hanya untuk melakukan Panjat Sosial (Pansos).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 sebanyak lebih dari 117ribu orang atau sebesar 12,65% secara persentase.
Penulis meyakini dari sekian banyaknya program pro-rakyat yang ada program perlindungan sosial yang terus digulirkan memberikan dampak baik dan efektif, data menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung sepanjang lebih dari satu dekade selalu mengalami penurunan kecuali di medio tahun 2020 yang mungkin dapat kita asumsikan disebabkan bencana global Covid-19 yang melanda.
Masih dari data BPS Kota Bandar Lampung, rezim Bunda Eva Dwiana sejak mulai menjabat di tahun 2021 persentase penduduk miskin sebesar 9,11% berhasil turun pada tahun 2023 menjadi hanya 7,7%.
Besaran persentase yang berhasil menyentuh di angka single digit 9,94% yang tertoreh sejak tahun 2017 masih mampu dipertahankan dan konsisten mengalami perbaikan.
Adapun, evaluasi mengenai pendistribusian bantuan sosial harus disalurkan secara disiplin terutama sejak dilakukannya pendataan, butuh pengorganisasian dari level RT dan Kelurahan untuk meminimalisasi kecemburuan sosial dari pihak yang tidak menerima bansos.
Dilain hal, penulis juga menyetujui pandangan bahwa kemiskinan adalah musuh bersama, tuntutan akan kreatifitas program pengentasan kemiskinan masih perlu banyak inovasi karena spirit perjuangan bagi masyarakat rentan agar keluar dari zona kemiskinan harus ditempa dan tertanam akan kesadaran tidak selamanya kehidupan yang berlangsung harus melulu di topang oleh bantuan pemerintah.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pendampingan pelatihan kompetensi kerja, pelatihan dan bantuan modal UMKM mungkin membutuhkan formula kerja yang lebih baik agar manfaat yang lebih besar dapat terasa.
Perbaikan Infrastruktur Jalan & 3 Mega Proyek Pemerintah Kota Bandar Lampung
Pembangunan Partisipatif pada program perbaikan jalan rutin yang melibatkan masyarakat merupakan fleksibilitas kerja pembangunan yang cukup inovatif pada Tahun 2024. Disampaikan oleh Plt Kepala Dinas PUPR Kota Bandar Lampung, postur anggaran tahun 2024 untuk perbaikan jalan tidak memiliki target berapa banyak ruas jalan lingkungan dan kota yang akan diperbaiki, inisiatif perbaikan akan mengedepankan laporan by laporan dan intervensi kepala daerah.
Partisipasi masyarakat akan menjadi domain penting untuk menunjang skala prioritas mana ruas jalan yang mendesak lebih dahulu diperbaiki.
Dari laporan yang disampaikan, sejak Januari 2024 kurang lebih sudah 100 ruas jalan yang dilakukan perbaikan rutin.
Masyarakat mungkin perlu bersabar, faktor curah hujan yang tinggi dan cuaca tak menentu juga menjadi alasan perbaikan tertunda dan tidak dapat dilakukan sesegera mungkin.
Begitu kompleks persoalan di Kota Bandar Lampung yang mendesak akan sebuah solusi, namun kondisi anggaran sangat terbatas. Banyak kebijakan yang tidak populer harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan belanja dan menuntaskan program yang sudah masuk dalam perencanaan.
Tiga Mega Proyek Pembangunan telah mengalami progres dan diharapkan dapat rampung di tahun 2024, Pembangunan Mall Pelayanan Publik sebagai tanggung jawab dasar pemerintah memenuhi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR) Wayhalim dan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Siger Milenial penghubung Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Masjid Al-Furqon.
Segar sekali dalam ingatan penulis beberapa tahun lalu ketika fenomena Taman Gajah akan bertransformasi menjadi Masjid yang begitu megah, kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau(RTH) maupun tempat beraktivitas di luar ruang menjadi kebutuhan yang di anggap perlu.
Pemkot telah berinisiasi dengan pembangunan GOR Wayhalim sebagai tambahan sarana luar ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan berkumpul.
JPO Siger Milenial yang bernuansa aesthetic-nya terinspirasi dari Jembatan di MH Thamrin Jakarta adalah penunjang cantiknya wajah Kota Bandar Lampung, sarana bertemunya pegawai pemerintahan, tokoh agama dan masyarakat luas untuk bisa bertatap muka karena akan ditunjang RTH yang dapat dinikmati masyarakat kota maupun wisatawan yang berasal dari luar Kota Bandar Lampung.
Pembangunan JPO adalah jawaban dari komentar negatif netizen akan kebutuhan adanya penyediaan RTH atau tempat beraktivitas di luar ruang.
Tidak kalah penting lokasi bundaran lungsir disamping pembangunan JPO adalah tempat banyaknya anak muda berkumpul dan banyak pedagang kaki lima yang mencari nafkah di lokasi tersebut yang sebetulnya selama ini memerlukan penataan.
JPO akan menjadi simbol pembangunan yang akan menata kembali kawasan tersebut agar lebih rapi, cantik dan mengurangi kesemrawutan.
Penulis berasumsi bisa jadi sebuah kritik yang di layangkan adalah upaya terstruktur agar Walikota tidak memiliki pembangunan simbolik selama periode pemerintahan yang telah berjalan.
Penulis menyarankan terkhusus kepada netizen budiman, daripada selalu mengutuk kegelapan, lebih baik secara bersama kita nyalakan lilin untuk menciptakan terang.
Kemajuan Kota membutuhkan kerjasama banyak pihak, cemoohan dan kritik tanpa dasar bisa memberikan influence buruk kepada generasi muda yang rutin mengakses media sosial.
Ridwan Kamil pernah bilang; jadilah generasi pemberi solusi bukan pencaci maki, jadilah generasi turun tangan bukan tunjuk tangan.
Dengan tantangan periodisasi menjabat yang lebih singkat, keterbatasan anggaran dan hambatan pembangunan karena dampak covid-19, keberlangsungan pemerintahan di era kepemimpinan Bunda Eva Dwiana masih mampu membawa kemajuan signifikan. Tidak diragukan, penulis meyakini Bunda Eva layak dua periode.
Wallahualam Bis Sawab
Penulis Nick Kurniawan Rozali, S.A.B., M.M. adalah Pemerhati Masalah Sosial, Alumni HmI Komsospol Unila
