Anak-Anak Muda Statistik
Ilham Mendrofa (Penulis)
berandalappung.com- Raja Basa, Pagi ini, saya sudah hampir keluar dari restoran hotel ketika sekali lagi menoleh ke belakang. Memperhatikan anak-anak muda itu masih duduk berkelompok. Sebagian tertawa kecil, sebagian menunduk memeriksa ponsel, sebagian lain merapikan rompi yang di dadanya tertulis satu kata: STATISTIK.
Entah mengapa, kata itu pagi itu terasa lebih bermakna daripada biasanya. Mungkin karena saya membayangkan, dari tangan-tangan muda itu negara sedang menyusun cermin besar untuk melihat wajahnya sendiri.
Bukan wajah hasil polesan dalam keterangan pers pemerintah, tetapi wajah yang sesungguhnya: wajah para pedagang gorengan di pinggir jalan, pemilik bengkel kecil, tukang cukur, penjahit rumahan, pengusaha warung makan, fotografer pernikahan, penjual pulsa, pengelola laundry, pembuat konten, desainer lepas, hingga anak-anak muda yang hidup dari gim, video pendek, dan algoritma.
Indonesia yang real itu tidak berada kota-kota besar dan di gedung-gedung tinggi. Ia berada di balik etalase kecil, di meja kasir, di buku utang warung, di bunyi notifikasi QRIS, di paket yang dikirim, di omzet harian yang tidak selalu stabil, di tangan pekerja yang datang pagi dan pulang malam.
Indonesia yang seperti itu kerap tidak masuk berita, tetapi justru setiap hari menyalakan ekonomi negara.
Beberapa menit sebelumnya, saya duduk tidak jauh dari mereka. Sarapan di restoran hotel dipenuhi mereka. Gelas teh, piring nasi, sendok dan piring saling beradu pelan. Di antara suara sarapan yang biasa, rompi-ropi statistik itu membuat pagi saya berbeda dari biasanya. Saya memandangi mereka lama-lama. Ada yang baru lulus sarjana.
yang persis duduk berhadapan dengan saya, alumni Data Science Institut Teknologi Sumatera.
Ada pula alumni Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Wajah mereka muda, tetapi saya menebak tugasnya tidak ringan. Lebih dari 1.400 anak muda itu dikontrak sekitar dua setengah bulan, dilatih beberapa hari, lalu dilepas ke desa-desa se-Lampung Tengah, ke RT-RT, ke pasar, ke gang, ke ruko, ke rumah-rumah usaha yang selama ini bergerak di bawah radar.
Mereka bekerja berkelompok, menginput data melalui aplikasi, mencatat kehadiran dengan fitur geo-tagging, menyimpan jawaban ke sistem digital, lalu membiarkan data itu bergerak ke ruang yang lebih luas: cloud, server, pusat pengolahan, dan kelak—mungkin—ke dalam model-model kecerdasan buatan yang akan membaca pola ekonomi bangsa ini.
Di meja sarapan itu saya mendengar angka: 0-3-6. Awalnya saya kira itu kode teknis biasa. Rupanya angka itu adalah irama statistik nasional. Tahun berakhiran 0 untuk Sensus Penduduk. Tahun berakhiran 3 untuk Sensus Pertanian. Tahun berakhiran 6 untuk Sensus Ekonomi.
Nol, tiga, enam. Seperti ketukan metronom yang mengingatkan negara agar tidak lupa memeriksa dirinya sendiri, agar negara tidak berjalan dengan intuisi. Dan intuisi, betapapun berguna, sering kali membawa kekuasaan pada klaim dan prasangka.
Yang pernah kenal Prof. Andi Hakim Nasution pasti tahu, data tentu saja bukan sekadar angka, data adalah jejak kenyataan yang ditangkap oleh pikiran. Data bukan kenyataan itu sendiri, tetapi tanda yang membantu kita mendekatinya.
Dalam matematika, ia bisa berubah menjadi matriks, grafik, fungsi, korelasi, klaster, proyeksi, dan model. Dari sebaris angka tentang omzet, tenaga kerja, lokasi usaha, atau aktivitas digital, negara dapat membaca sesuatu yang lebih besar: wilayah mana yang tumbuh, sektor mana yang rapuh, desa mana yang butuh akses internet, kecamatan mana yang memerlukan pasar, daerah mana yang membutuhkan jalan produksi, dan kelompok usaha mana yang layak disambungkan dengan perbankan.
Dari situ sensus berbeda dari survei, apalagi polling politik. Survei membaca sebagian untuk memperkirakan keseluruhan.
Polling menangkap opini sesaat. Tetapi sensus datang untuk menyisir seluruh populasi. Enumeratornya mengetuk pintu, tidak hanya mengambil sampel; mereka membaca peta secara utuh. Dalam negara modern, sensus menjadi instrumen pelayanan.
Pertanyaan dan percakapan tentang layanan dasar untuk warga. Berapa sekolah harus dibangun. Berapa rumah sakit harus disiapkan. Berapa pelatihan kerja harus dibuka. Berapa UMKM harus diberi akses modal, teknologi, pasar, dan perlindungan.
Sensus Ekonomi 2026 berada dalam garis besar itu. Ia memotret kegiatan ekonomi non-pertanian: dari usaha mikro sampai perusahaan besar, dari toko fisik sampai pelaku ekonomi digital, dari usaha formal sampai informal.
Anak-anak muda itu menanyakan identitas usaha, lokasi, skala, bentuk badan usaha, tenaga kerja, omzet, modal, perkembangan usaha, aktivitas daring, ekonomi kreatif, serta kemungkinan praktik ekonomi hijau dan biru.
Mungkin bagi sebagian pelaku usaha, pertanyaan itu terasa terlalu jauh masuk ke ruang pribadi. Tetapi tanpa keberanian membaca detail, negara akan selalu terlambat memahami perubahan.
Ekonomi hari ini tidak lagi hanya bergerak di pasar tradisional dan kawasan industri. Ia juga bergerak di platform digital, ruang percakapan, gudang kecil, jasa pengiriman, pembayaran nontunai, desain grafis, video pendek, afiliasi, marketplace, dan pekerjaan-pekerjaan baru yang dahulu tidak punya nama.
Big data membuat semua denyut itu meninggalkan jejak. AI dapat membaca jejak itu dengan kecepatan yang tak mungkin dilakukan manusia biasa.
Algoritma dapat mendeteksi anomali, menemukan pola, mengelompokkan wilayah, memperkirakan risiko, membaca rantai pasok, memetakan kebutuhan infrastruktur, bahkan membantu pemerintah menyusun prioritas anggaran yang lebih tajam.
Saya membayangkan masa depan yang tidak terlalu jauh. Seorang kepala daerah membuka dasbor dan melihat peta hidup wilayahnya: desa mana yang ekonominya tumbuh tetapi jalannya rusak; kecamatan mana yang UMKM-nya banyak tetapi akses perbankannya rendah; wilayah mana yang punya bakat ekonomi kreatif tetapi sinyal internetnya lemah; daerah mana yang butuh gudang pendingin, balai pelatihan, pasar induk, atau transportasi logistik.
Seorang pengambil keputusan tidak lagi hanya menerima laporan tebal yang dibaca menjelang rapat, tetapi melihat denyut ekonomi dalam waktu hampir nyata, dapat menyusun kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar tekanan politik atau kedekatan dengan elite semata.
Dalam imajinasi saya, data dan algoritma menjadi perangkat moral negara. Ia membantu kekuasaan lebih adil, lebih presisi, lebih rendah hati. Bantuan sosial tidak jatuh karena kedekatan.
Kredit usaha tidak berhenti pada mereka yang sudah kuat. Pelatihan digital tidak diberikan secara seremonial, tetapi diarahkan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Jalan dibangun bukan karena suara paling keras, melainkan karena data menunjukkan di sanalah biaya logistik rakyat paling berat.
Tetapi syaratnya: data harus bersih, metode harus benar, privasi harus dijaga, dan algoritma harus dapat diaudit. AI yang diberi data kotor akan menghasilkan keputusan yang kotor pula. Model yang dibangun dari data timpang akan memperpanjang ketimpangan.
Karena itu, sensus ini menjadi jangkar dalam samudra big data.
Saya kembali menatap anak-anak muda itu. Mereka mungkin tidak sedang memikirkan data, matriks, algoritma, atau masa depan tata kelola negara. Mungkin pagi itu yang mereka pikirkan hanya rute lapangan, daftar responden, baterai gawai, sinyal internet, target harian, dan cara menjelaskan kepada warga bahwa data sensus dijaga kerahasiaannya.
Sebentar lagi mereka akan berjalan dari pintu ke pintu. Ada yang akan diterima dengan ramah. Ada yang dicurigai. Ada yang diminta menunggu. Ada yang akan mendengar jawaban tidak lengkap. Ada yang akan menghadapi pelaku usaha yang merasa terlalu kecil untuk dicatat.
Saya melangkah keluar dari restoran. Pagi sudah lebih terang. Di belakang saya, rompi bertuliskan Statistik itu masih bergerak di antara kursi-kursi. Ada haru dan hormat; ada harapan agar negara membaca teliti data yang terkumpul dan tidak berhenti sebagai arsip.
Data-data itu harus menjelma menjadi kebijakan yang benar agar sejarah Indonesia masa depan lebih terang.
Pagi ini, saya teringat _Ibu Tanjung, guru sejarah SMP saya_; dia pernah berujar kalau sejarah dibuat oleh orang-orang yang tidak merasa sedang membuat sejarah.*(IM)*
Satu Juni ini, pada Hari Lahir Pancasila, saya berada di Kotabumi, Lampung Utara, untuk sebuah agenda yang belum bisa saya ceritakan. Menjelang siang, kendaraan yang saya tumpangi melintas di depan RSUD Lampung Utara. Namun orang-orang lebih mengenalnya sebagai Rumah Sakit Ryacudu.
Nama itu terpampang jelas di plang rumah sakit. Bagi saya, ia bukan sekadar rangkaian huruf. Ia seperti aliran kecil di Way Kanan: mengalir dari masa perjuangan, melewati dusun, jembatan tua, hutan, hingga tanah HGU Inhutani, lalu bermuara pada seorang jenderal bernama *Ryamizard Ryacudu*. Seorang prajurit yang oleh sebagian orang dikenang keras, tetapi oleh banyak lainnya dihormati sebagai penjaga Merah Putih.
Saya memandang bangunan rumah sakit itu cukup lama. Setiap rumah sakit selalu menyimpan dua wajah: derita dan harapan. Orang datang dengan kecemasan, menunggu dalam kegelisahan, lalu pulang membawa doa—entah doa kesembuhan, entah doa keikhlasan.
Di hadapan bangunan itu, saya merasa tidak hanya berdiri di depan fasilitas kesehatan, tetapi juga di depan warisan nama dan sejarah.
Nama Ryacudu pertama yang layak dikenang bukanlah Ryamizard, melainkan ayahnya, Mayjen TNI Musannif Ryacudu.
Dari sosok inilah garis sejarah itu bermula. Ia seorang pejuang, gerilyawan, dan perwira tinggi Angkatan Darat. Namanya kemudian diwariskan, tidak hanya kepada anak cucunya, tetapi juga melekat pada tanah Lampung, _Sai Bumi Ruwa Jurai_.
Saya pernah menyentuh jejak sejarah itu secara langsung. Dua puluh delapan tahun lalu, saat mengikuti kuliah kerja nyata, saya ikut dalam napak tilas perjuangan Ryacudu. Kami menyusuri rute gerilya dari Dusun Mesir menuju Blambangan Umpu, melewati batas hutan, jalan tanah, serta ingatan warga tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di tempat seperti itu, sejarah terasa lebih jujur.
Ia tidak hadir sebagai teks yang rapi, tetapi sebagai jalan berlumpur yang hanya bisa dipahami jika kita sendiri ikut melangkah. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa nama Ryacudu tidak melayang di udara. Ia hidup dalam ingatan masyarakat dan disebut dengan rasa hormat.
Dalam atmosfer keluarga prajurit seperti itulah Ryamizard tumbuh. Seragam loreng, suara komando, disiplin barak, dan percakapan tentang republik membentuk watak dan karakternya. Ia dikenal singkat dalam berbicara, keras dalam sikap, dan tegas dalam keputusan. Kadang membuat orang tertawa, kadang menyinggung, tetapi jarang membuat orang ragu akan keberpihakannya pada negara.
Ryamizard kemudian memasuki Akademi Militer dan menjadi bagian dari generasi tentara yang dibesarkan dalam bayang-bayang Orde Baru. Pada masa itu, militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga menjadi salah satu pilar kekuasaan negara. Pendidikan taruna tidak hanya melatih fisik dan keberanian, tetapi juga membentuk cara pandang: negara harus utuh, komando harus jelas, dan ancaman harus dihadapi.
Dari masa taruna, ada kisah yang sering diceritakan: *Ryamizard dan Prabowo Subianto* pernah membolos dari Akabri ke Jakarta. Kisah ini terasa ringan, bahkan lucu, karena dua sosok yang kelak menjadi figur besar ternyata pernah menjalani masa muda yang nakal.
Bayangkan dua taruna yang ditempa disiplin Lembah Tidar, memilih kabur ke Jakarta. Tentu saja ketahuan. Tentu saja dimarahi. Namun justru di situlah sisi manusiawi mereka terlihat. Cerita seperti ini mengingatkan bahwa di balik institusi besar selalu ada manusia muda yang pernah melawan aturan, sebelum akhirnya kembali pada jalannya masing-masing.
Saya teringat satu jawaban yang sangat mencerminkan dirinya. Sesaat setelah diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, ia ditanya tentang politik. Ia menjawab singkat, *“Politik tentara adalah politik negara”*. Kalimat itu sederhana, tetapi kuat. Ia seperti jangkar yang menahan institusi TNI dari godaan politik praktis dan pragmatisme kekuasaan.
Dalam sejarah Indonesia yang panjang dan kompleks, prinsip ini menjadi penting. Tentara boleh memiliki pandangan, tetapi tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok. Senjata harus tunduk kepada negara, bukan kepada kepentingan politik sesaat. Kalimat itu menjadi garis tegas antara kesetiaan kepada republik dan keterlibatan dalam perebutan kekuasaan.
Ryamizard berdiri pada posisi yang jelas: negara tidak boleh terpecah. NKRI bukan sesuatu yang bisa ditawar. Separatisme harus dilawan. Sebagian orang mengapresiasi ketegasan ini, sebagian lainnya menganggapnya terlalu keras. Namun begitulah dirinya. Ia tidak dibentuk untuk menyenangkan semua orang. Dalam dunia politik sipil yang sering dipenuhi basa-basi, sosok seperti ini bisa terasa asing, bahkan mengganggu, tetapi dalam situasi tertentu justru dirindukan.
Pertemuan terakhir saya dengannya terjadi di sebuah outlet golf di Plaza Senayan, beberapa bulan setelah ia menyelesaikan masa jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Kami berbincang tentang isu kapal selam. Gaya bicaranya tetap sama: langsung, teknis, tanpa banyak ornamen. Tidak ada kesan bahwa ia sedang membangun citra sebagai mantan pejabat. Yang saya temui tetap seorang prajurit, dengan aura lapangan yang kuat.
Saya kemudian teringat pada nilai budaya Lampung: _piil pesenggiri_—harga diri, kehormatan, dan martabat yang dijaga. Pada diri Ryamizard, nilai itu hadir bukan sebagai simbol adat, melainkan sebagai sikap hidup seorang tentara. Almarhum Bambang Ekalaya pernah berkelakar bahwa Ryamizard, meskipun sudah menjadi jenderal penuh, tetap tampak seperti kolonel di medan perang: tegap, siap, berwibawa, dan sedikit mengintimidasi. Candaan itu terasa mengandung kebenaran.
Namun keluarga Ryacudu tidak hanya melahirkan tokoh militer. Dari garis yang sama lahir *Syamsurya Ryacudu*, adik Ryamizard, yang saya kenal cukup dekat. Kami memanggilnya Bang Sam. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung, lalu menjadi Gubernur pada 2008. Berbeda dengan kakaknya, Bang Sam lebih cair, lebih sipil, dan terasa lebih dekat dengan keseharian masyarakat Lampung.
Dalam sebuah percakapan santai bersama almarhum Bambang Ekalaya dan Hendamin, saya pernah bertanya kepadanya, setengah bercanda, “Bang, apa enaknya jadi gubernur?” Ia tersenyum dan menjawab singkat, “Kalau kondangan, tidak perlu antre.”
Kami tertawa. Jawaban itu sederhana, tetapi menyentuh sisi manusiawi kekuasaan. Dari jauh, kekuasaan terlihat megah dan serius. Namun dari dekat, ia bisa hadir dalam bentuk hal-hal kecil: didahulukan, disalami lebih dulu, atau duduk di barisan depan. Dalam kelugasannya, Bang Sam seolah mengingatkan bahwa kekuasaan juga bisa ditertawakan—dan ketika masih bisa ditertawakan, ia menjadi lebih jinak. Kini, jejaknya diteruskan oleh putranya, Yasser Syamsurya Ryacudu, yang aktif sebagai politisi Partai Demokrat dan anggota DPRD Pesawaran.
Saya kembali pada pemandangan awal: RSUD Ryacudu. Nama itu kini terasa lebih luas maknanya. Ia bukan hanya bagian dari sejarah atau biografi seorang tokoh. Ia juga milik masyarakat Lampung Utara, yang mungkin tidak pernah membaca kisah hidup Ryamizard, tetapi hidup berdampingan dengan plang nama itu hari-hari.
_Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un_. Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu telah berpulang. Kekuasaan telah usai, jabatan telah berganti, dan pangkat telah lama ditanggalkan. Namun nama Ryacudu akan terus diuji oleh waktu: apakah ia sekadar nama, atau menjadi ingatan yang hidup.
Di depan rumah sakit itu, pada Hari Lahir Pancasila, saya merasakan bahwa nama Ryacudu tidak hanya berbicara tentang satu keluarga. Ia berbicara tentang negara, kehormatan, batas, dan republik yang harus dijaga—dengan senjata, juga dengan ingatan yang terus dirawat. *(IM)*(***)
Penulis : Ryacudu Ilham Mendrofa
Editor : alex jefri
