Bandar Lampung (berandalappung.com) – Ketua Divisi Hukum KPU Lampung Warsito mengatakan, bahwa hingga saat ini belum ada bakal Cakada yang menyerahkan surat bersedia mundur, padahal batas waktu terakhirnya adalah 29 Agustus sesuai dengan waktu terakhir pendaftaran bakal Cakada.
“Belum ada (yang menyerahkan surat bersedia mundur). Surat siap mundur itu kan ada pada saat pendaftaran, yang melampirkan surat siap mundur sebagai calon terpilih,” ungkap Warsito saat dikonfirmasi, Rabu, (17/7/2024).
Warsito menerangkan, pelantikan caleg DPRD provinsi Lampung terpilih adalah 2 September. Sehingga, yang bersangkutan itu harusnya bersedia mundur sebelum pelantikan apabila ingin maju dalam kontestasi pilkada 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu perlu menjadi pertimbangan partai politik apabila yang bersangkutan harus dimundurkan pada masa pendaftaran atau tidak. Karena mundur itu ranah pribadi, kita gak bisa memaksakan,” jelasnya.
Sementara, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Lampung Suheri menjelaskan, banyak para caleg terpilih baik di tingkat Kabupaten/Kota serta tingkat Provinsi yang menebar informasi akan maju kontestasi Pilkada 2024.
Untuk pelantikan anggota DPRD di lima belas Kabupaten/Kota itu selesai pada Agustus 2024. Sedangkan di tingkat provinsi pelantikan pada 2 September 2024.
“Sehingga secara otomatis yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada, bahwa dalam form pencalonan yang berkedudukan sebagai anggota DPRD harus mundur, artinya kalau proses pelantikan ya yang Agustus pelantikan ya sebelum 27 Agustus,” ungkapnya.
“Tapi kalau yang provinsi, ya harus benar-benar patuh pada PKPU pencalonan 27 Agustus 29 Agustus sementara mereka belum dilantik masih berstatus sebagai calon terpilih. Artinya harus mencantumkan surat bersedia mundur dari calon tersebut,” tegasnya.
Ditanya lebih lanjut apakah akan terjadi pelantikan susulan diluar dari 2 September 2024, Suheri mengatakan hal itu mungkin saja terjadi, karena pergantian keterpilihan adalah wewenang partai politik.
“Ya kemungkinan seperti itu pergantian keterpilihan, karena yang dilantik 2 September itu sudah berproses termasuk LHKPN harus dilengkapi,” tutupnya.
