Dua Lembaga Penegak Hukum Didesak Bangun Nyali, Tiga Aliansi Lampung Kepung Kejagung dan KPK
berandalappung.com — Jakarta, Tiga asosiasi sipil asal Lampung yaitu Akar Lampung, Pematank, dan Keramat, hari ini menggebrak dua lembaga hukum terkemuka di negeri iniKejaksaan Agungdan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).Dalam satu hari, dua tuntutan besar dilayangkan. Pertama, mendesaknya Kejagung menuntaskan kasus konglomerasi lahan oleh Sugar Group Companies(SGC).Kedua, menekan KPK untuk menetapkan tersangka dalam dugaan bancakan dana Corporate Social Responsibility(CSR)Bank Indonesia(BI)oleh anggotaDPR RI.
Mereka tiba di Kejaksaan Agung pukul 10.30 WIB, membawa dokumen, spanduk, dan satu tuntutan utama: usut tuntas penguasaan lahan oleh SGC yang diduga terjadi di atas celah hukum dan pembiaran negara.
“Sudah puluhan tahun rakyat Lampung berteriak soal dominasi SGC. Tapi negara terus tutup mata. Kami mendesak Kejagung dan Kementerian ATR/BPN segera menggeledah kantor pusat SGC. Telusuri siapa yang bermain di balik kekuasaan lahan ribuan hektare,” tegas Indra Musta’in, Ketua DPP Akar Lampung, saat orasi.
Menurut Indra, indikasi kuatnya adanya penyimpangan hukum dan hubungan kekuasaan antara SGC dan sejumlah pejabat lokal serta pusat, harus dibongkar. “Selama ini masyarakat hanya bisa menduga dan kecewa.Sekarang sudah waktunya penegak hukum bangun nyali,” ujarnya.
Aliansi juga menilai, lambannya penindakan Kejagung atas laporan masyarakat soal SGC menandakan adanya “kebal hukum” yang sudah membatu.
CSR BI, Komisi XI dan “Bancakan Terstruktur”
Tak berhenti di Kejagung, massa kemudian berpindah ke Gedung Merah Putih KPK pukul 13.00 WIB. Kali ini, sasaran mereka: para anggota DPR RI, khususnya Komisi XI periode 2019–2024, yang diduga ikut menikmati dan mengatur pembagian dana CSR Bank Indonesia ke daerah pemilihannya masing-masing.
“Sudah satu tahun lebih kasus ini mandek. Kami ingin bertanya: apakah KPK masih berani menyentuh parlemen atau sudah kehilangan daya gigit?” tegas Suadi Romli, Ketua DPP Pematank.
Romli mengungkap bahwa salah satu anggota Komisi XI yang telah diperiksa bahkan menyatakan bahwa praktik pengondisian dana CSR itu dilakukan bersama-sama oleh hampir seluruh anggota. “Ini bukan CSR lagi, ini ‘bancakan’ atas nama wakil rakyat. Uangnya publik, tapi dibagi diam-diam,” katanya.
Ia secara spesifik menyebut, tiga anggota DPR asal Lampung harus dipanggil ulang dan diperiksa lebih dalam. “Kami tidak ingin kasus ini jadi dagelan. Rakyat Lampung ingin tahu: siapa yang bermain, siapa yang menikmati, dan siapa yang melindungi,” ujar Romli.
Negara Diam, Rakyat Bergerak
Aksi tiga kebohongan ini bukan sekedar unjuk rasa. Ini alarm keras bagi dua lembaga penegak hukum. Pesan yang disampaikan dengan jelas: ketika negara tumpul kepada yang kuat, rakyat akan turun tangan memaksa.
“Kalau KPK dan Kejagung masih mandul, maka tidak ada lagi tempat rakyat menaruh harapan,” tegas Indra Musta’in di akhir orasinya.
Hingga berita ini diturunkan, aliansi ketiga masih melanjutkan aksi di depan gedung KPK. Mereka berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar jika tuntutan tak digubris dalam waktu dekat.
Editor : Alex Buay Sako
