Bandar Lampung (berandalappung.com) – Pemilihan Kepala Daerah membuat sebuah kejutan di detik-detik akan dibuka pendaftaran tanggal 27-29 Agustus 2024 ini.
Bagaimana tidak dengan terbitnya Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, (20/8/2024).
Bagaimana tidak, ini merupakan surprise bagi bakal calon maupun partai politik yang tidak mempunyai koalisi akan tetapi mendapatkan suara signifikan sesuai keputusan MK tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Candrawansyah mengatakan, melihat di Lampung, apabila ada partai politik melebihi dari 8,5 ℅ suara dari jumlah DPT di Lampung.
“Atau partai politik yang non parlemen berkoalisi dengan minimal 8,5℅ suara, maka partai politik terebut bisa mengusung calon kepala daerah. Bisa juga partai tersebut walaupun sendiri kalau sudah minimal 8,5℅ suara di DPRD Lampung maka mengusung juga,” ujarnya.
Candrawansyah menilai Keputusan MK ini merupakan gebrakan baru seperti syarat calon perseorangan walaupun ini merupakan suara partai.
Secara politik, ini merupakan gebrakan baru dan memang seperti Undang-Undang sebelumnya, sudah mengakomodir kepentingan suara partai yang banyak hilang karena dibatasi oleh
UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan.
“Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebelum putusan MK ini,” tegas Candrawansyah.
Sementara itu, Akademisi Hukum Universitas Lampung Budiono mengatakan, yang pertama kita apresiasi MK dengan keputusan ini, dengan keputusan ini MK kembali menjaga konstitusi dan menjaga demokrasi.
“Dengan keputusan MK, mengakibatkan potensi melawan kotak kosong semakin berkurang. Sehingga para calon akan semakin banyak pilihan masyarakat,” ujar Budiono.
Budiono menilai MK sudah mengembalikan kedaulatan rakyat, kekuasaan kembaliagi kepada rakyat dengan banyaknya pilihan menjelang pilkada serentak di Lampung.
“Benar-benar dengan keputusan MK ini menjaga demokrasi, sehingga dengan keputusan MK akan banyak kemungkinan akan muncul calon-calon lebih dari dua,” urai Budiono.
Disingung terkait pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di buka pada tanggal 27-29 Agustus 2024 Budiono mengatakan, PKPU segera dibuat ini masih ada waktu.
Karena PKPU nya masih bertentangan dengan undang-undang, sama seperti pencalonan Gibran kemarin bisa diubah.
“Akan berpotensi Pilkada dibatalkan, ketika orang tidak dicalonkan lewat calon, padahal sudah memenuhi syarat dan KPU akan di sengketakan jika PKPU tidak segera di ubah,” tutup Budiono.
Berdasarkan Putusan MK tersebut yaitu :
a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.
b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut
c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut
d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut
Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:
a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut
b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut
c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut
d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.
