Bandar Lampung (berandalappung.com) –Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menyatakan kesiapan penuh menghadapi lima gugatan hasil pemilu yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut mencakup Kabupaten Pringsewu, Tulang Bawang, Mesuji, Pesawaran, dan Pesisir Barat.
Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Lampung, Hermansyah, menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK untuk mengetahui detail materi gugatan yang diajukan.
“Biasanya, pokok dalil pemohon meliputi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penetapan DPT, pencalonan, kampanye, pungut hitung, distribusi logistik, hingga penyebaran formulir C pemberitahuan yang kemungkinan besar menjadi materi gugatan,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (10/12/2024).
Langkah Antisipasi KPU
KPU Lampung telah mengambil langkah antisipatif dengan memanggil KPU dari lima kabupaten terkait gugatan.
Menurut Hermansyah, KPU kabupaten diminta menyiapkan dokumen penting, seperti berita acara asli, dan berkoordinasi dengan sekretariat serta pengacara yang ditunjuk untuk menghadapi persidangan.
“Kami memastikan seluruh dokumen dan alat bukti lengkap. Selain itu, kami terus menjalin komunikasi intensif dengan tim hukum untuk mempersiapkan sidang,” jelas Hermansyah.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan pemenang Pilkada di lima daerah tersebut harus menunggu keputusan final dari MK. “Sebelum sidang selesai, pemenang di lima kabupaten itu belum bisa ditetapkan,” tambahnya.
Situasi Pilgub Lampung 2024
Terkait Pemilihan Gubernur Lampung 2024, Hermansyah mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hingga batas waktu tiga kali 24 jam setelah rekapitulasi suara untuk mengetahui apakah ada gugatan yang diajukan.
“Kita tunggu sampai Rabu, 11 Desember nanti, apakah ada gugatan atau tidak,” ujarnya.
Kesiapan Bawaslu
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran Bawaslu dari lima kabupaten terkait gugatan.
“Persiapan kami sudah matang. Kami menunggu dalil pemohon untuk kemudian memberikan jawaban yang sesuai,” katanya.
Bawaslu akan menjawab setiap dalil berdasarkan salinan permohonan yang akan diberikan MK kepada mereka dan KPU.
“Kami akan memberikan keterangan di sidang sesuai fakta dan bukti yang ada,” jelas Suheri.
Menjaga Integritas Pemilu
Kesiapan KPU dan Bawaslu Lampung menghadapi gugatan di MK merupakan upaya untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen menjaga integritas hasil pemilu di Provinsi Lampung.
Dengan dukungan dokumen yang lengkap dan tim hukum yang solid, KPU dan Bawaslu optimis bahwa proses hukum ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
