HPN 2027 di Lampung, Dewan Pers Minta Semua Ikut Terlibat
berandalappung.com— Jakarta, Hari Pers Nasional (HPN) 2027 di Lampung mulai memunculkan persoalan baru. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tetap ingin menjadi penanggung jawab dan penyelenggara. Namun, Dewan Pers meminta HPN tidak lagi terasa sebagai hajatan satu organisasi.
Dua posisi itu mengemuka dalam pertemuan PWI dan Dewan Pers di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
PWI datang membawa sejarah. Dewan Pers membawa tuntutan agar HPN lebih terbuka. Di tengah dua kepentingan itu, satu pertanyaan muncul: HPN sebenarnya milik siapa?
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan PWI tetap akan menjalankan penyelenggaraan HPN 2027 selama belum ada aturan baru yang mengubahnya.
Menurut Munir, posisi PWI tidak bisa dilepaskan dari sejarah HPN. Tanggal 9 Februari dipilih sebagai Hari Pers Nasional karena bertepatan dengan berdirinya PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.
Gagasan penetapan HPN muncul dalam Kongres PWI di Padang pada 1978. Pemerintah kemudian menetapkannya melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.
“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946,” kata Munir.
Selama hampir 40 tahun, PWI menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, organisasi pers, perusahaan pers, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Bagi PWI, perjalanan panjang itu tidak bisa begitu saja dihapus. Keppres Tak Sebut Siapa Penyelenggara, namun ada satu persoalan yang sulit dihindari.
Keppres Nomor 5 Tahun 1985 tidak secara tegas menyebut PWI sebagai penanggung jawab HPN. Aturan itu juga dibuat jauh sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
PWI mengakui aturan tersebut bisa saja diperbarui.
Tetapi, menurut Munir, perubahan harus dilakukan melalui aturan hukum yang jelas, bukan dengan mengganti penyelenggaraan secara sepihak.
“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga,” ujarnya.
Sikap PWI itu cukup jelas: aturan boleh berubah, tetapi selama belum berubah, PWI tetap jalan. Dewan Pers Minta HPN Jangan Jadi Hajatan Satu Organisasi
Dewan Pers tampaknya tidak memperdebatkan sejarah PWI. Yang menjadi perhatian adalah wajah HPN hari ini.
Ekosistem pers sudah berubah. Organisasi wartawan dan perusahaan media semakin beragam. Karena itu, sejumlah anggota Dewan Pers mendorong agar HPN 2027 lebih inklusif.
Jika PWI tetap menjadi penanggung jawab, organisasi pers lain yang menjadi konstituen Dewan Pers juga diminta mendapat ruang yang lebih besar.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menekankan pentingnya semangat inklusivitas.
Anggota Dewan Pers Abdul Manan juga meminta PWI memperhatikan perasaan organisasi-organisasi pers lainnya.
Pesannya sederhana: jangan sampai HPN hanya ramai ketika acaranya digelar, tetapi sebagian organisasi pers merasa hanya menjadi penonton.
PWI Buka Pintu, Tapi Tetap Pegang Kendali
PWI menyambut permintaan tersebut.
Munir mengatakan PWI siap melibatkan seluruh konstituen Dewan Pers dalam kepanitiaan, penyusunan agenda, hingga berbagai kegiatan HPN 2027.
“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI,” katanya.
Namun PWI tetap pada posisi awal: selama belum ada aturan baru, penyelenggaraan HPN tetap berada di tangan PWI. Dengan kata lain, pintunya dibuka, tetapi kendalinya belum dilepas. Di sinilah tantangan HPN 2027 berada.
PWI ingin sejarah tetap dihormati. Dewan Pers ingin seluruh organisasi pers merasa memiliki. Keduanya sebenarnya tidak harus bertabrakan.
Lampung Jadi Panggung Pembuktian
HPN 2027 di Lampung akan menjadi kesempatan untuk membuktikan apakah dua kepentingan tersebut bisa bertemu.
PWI harus membuktikan bahwa menjadi penyelenggara tidak berarti menjadi pemilik tunggal HPN.
Sebaliknya, Dewan Pers dan organisasi pers lainnya juga perlu memastikan semangat inklusivitas tidak berubah menjadi upaya menghapus peran sejarah PWI.
HPN 2027 karena itu bukan hanya soal acara, panggung, atau siapa yang menjadi ketua panitia. Ini soal siapa yang merasa memiliki Hari Pers Nasional.
PWI memiliki sejarahnya.
Dewan Pers membawa semangat keterbukaan. Organisasi pers lainnya menuntut ruang yang lebih besar. Jika semua bisa duduk bersama, HPN 2027 di Lampung bisa menjadi titik balik.
PWI tetap memegang sejarah. Semua organisasi pers ikut memiliki. Itulah tantangan HPN 2027: jangan sampai Hari Pers Nasional justru membuat insan pers saling berebut rumah. Sebab, kalau benar milik nasional, semestinya semua punya tempat di dalamnya. (***)
Editor : Alex Jefri
