Bandar Lampung (berandalappung.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung standby di Jakarta sejak 21-31 Desember 2024.
Kordiv hukum dan Diklat Bawaslu Lampung, Suheri mengatakan update perkembangan guguatan Cakada di MK masuk tahap pemeriksaan kelengkapan sejak 23 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.
“Sehingga kami dan Bawaslu di 5 wilayah yang sengketa telah berada di Jakarta untuk menyiapkan data dan bahan untuk menghadapi 5 sengketa Pilkada serentak 2024 yang segera digelar di Mahkamah Konstitusi (MK),” Papar Suheri pada Selasa (24/12/2024).
Lima pasangan calon kepala daerah yang mengajukan sengketa adalah Nanda Indira Bastian dan Antonius Muhammad Ali (Pesawaran), Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim (Pesisir Barat), Suprapto dan Fuad Amrulloh (Mesuji), Hendriwansyah dan Danial Anwar (Tuba) dan Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda (Pringsewu).
“Ke-lima gugatan itu bakal berlanjut hingga sidang pemeriksaan awal pada 8 Januari 2024,” jelasnya.
Terkait langkah yang bakal dilakukan Bawaslu menghadapi sudang pemerikasaan menurut dia pihaknya telah siap.
“Prinsipnya Bawaslu Lampung siap menghadapi Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Kada di MK,” ujarnya.
Disinggung terkait kesiapan saksidalam menghadapi sidang nantinya, menurut Suheri mengatakan nanti dipersiapkan setelah dibutuhkan Majelis Konstitusi.
“Untuk saksi belum sampai kesana karena kami menunggu sidang pemeriksaan awal di MK. Saksi akan kami siapkan jika dibutuhkan oleh Majelis Konstitusi,” tandasnya.
Berikut tahapan, kegiatan dan jadwal sidang penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024:
1. 27 November-16 Desember 2024: pemetapan perolehan suara
2. 27 November-18 Desember 2024: pengajuan permohonan pemohon
3. 7 November-20 Desember 2024: perbaikan pemohonan
4. 23 Desember-2 Januari 2025: pemeriksaan kelengkapan
5. 3 Januari 2025: pencatatan dalam e-BRPK dan penertiban e-ARPK
6. 3-6 Januari 2025: penyampaian e-ARPK kepada pemohon, penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan Bawaslu serta pengajuan permohonan sebagai pihak terkait
7. 6-14 Januari 2025: penetapan sebagai pihak terkait
8. 8-16 Januari 2025: pemeriksaan pendahuluan
9. 16-3 Januari 2025: pengajuan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu
10. 17 Januari-4 Februari 2025: pemeriksaan persidangan
11. 5-10 Februari 2025: rapat pemusyawaratan hakim
12. 11-13 Februari 2025: pengucapan putusan/ketetapan
13. 11-15 Februari 2025: penyerahan atau penyamian salinan putusan/ketetapan
14. 14-28 Februari 2025: pemeriksaan persidangan lanjutan
15. 3-6 Maret 2025: rapat permusyawaratan hakim
16. 7-11 Maret 2025: pengucapan putusan/ketetapan
17. 7-13 Maret 2025: penyerahan atau penyampaian salinan putusan/ketetapan
Inilah tahapan seusai Pilkada 2024, disclaimer, jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.
