Aktifis GERMASI Soroti Pembangunan Jalan Rabat Beton Ilegal di Register 43B Krui Utara

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 4 Desember 2025 - 20:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktifis GERMASI Soroti Pembangunan Jalan Rabat Beton Ilegal di Register 43B Krui Utara


berandalappung.com
—Lampung Barat, polemik tata kelola kawasan hutan kembali mencuat setelah Aktifis Masyarakat Independen GERMASI menemukan adanya pembangunan jalan rabat beton di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Register43B Krui Utara, tepatnya di wilayah Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, KabupatenLampung Barat,

Pembangunan fisik tersebut diduga berada di wilayah kerja Kelompok Tani Hutan ( KTH ) Maju Jaya, namun ironisnya Ketua KTH justru mengaku tidak mengetahui dan menyatakan pembangunan itu bukan program kelompok resmi.

Saat dikonfirmasi, Ketua KTH Maju Jaya Syamsul menyampaikan jawaban yang dianggap publik membingungkan dan kontradiktif. Ia menyebut pembangunan jalan tersebut bukan program resmi KTH, namun mengakui itu terjadi di wilayah kelola kelompok.

“Itu bukan program dari kami KTH Maju Jaya dan kami tidak pernah merekomendasikan kegiatan itu. Itu program masyarakat,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Ketika ditanya apakah lokasi itu wilayah kerja KTH, Syamsul kembali membenarkan:

“Emang itu wilayah kerja KTH kami, tapi tidak semua masyarakat yang bangun jalan itu anggota KTH kami. Kami sudah mengedukasi.”

Syamsul bahkan menambahkan pernyataan yang menggambarkan ketidakmampuannya mengendalikan wilayah kelola:

Baca Juga :  Dua Tersangka Korupsi Dana Hibah LPTQ Pringsewu Ditahan

“Masyarakat sekarang ya gitu… Tujuan kami itu menjaga hutan, ajak menanam pohon. HKM itu masyarakat sejahtera hutan lestari. Kami pengurus harus banyak bersabar dan berdoa.”

Pernyataan ini dinilai publik tidak menunjukkan ketegasan, seolah-olah Ketua KTH tidak memahami tugas dan fungsi, bahkan ketika aktivitas ilegal terjadi di depan mata.

Pernyataan Syamsul bertolak belakang dengan fakta lapangan. Jalan rabat beton dibangun tepat di tengah wilayah kerja KTH Maju Jaya, namun tidak ada laporan ke KPH, tidak ada upaya pencegahan, tidak ada tindakan persetujuan dan tidak ada permintaan izin kegiatan.

Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa Ketua KTH tidak menjalankan kewajiban pengawasan, atau bahkan melakukan dugaan melakukan pembiaran.

Kepala KPH II Liwa, Sastra Wijaya, S.Hut., MM, saat dikonfirmasi terkait persoalan ini belum memberikan jawaban hingga berita yang diturunkan.

Pendiri GERMASI Ridwan Maulana, C.PL., CDRA menegaskan bahwa pembangunan rabat beton di dalam kawasan hutan tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum.

“Pembangunan jalan rabat beton di kawasan hutan lindung jelas dilarang. Setiap penggunaan kawasan hutan di luar fungsinya wajib mendapat izin dari Kementerian Kehutanan. KTH dan KPH II Liwa diduga lalai dan terindikasi melakukan pembiaran,” tegas Ridwan.

GERMASI berencana melaporkan temuan ini ke Bidang Gakkum (Penegakan Hukum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta meminta evaluasi hingga pencabutan izin KTH Maju Jaya, karena dinilai gagal memenuhi komitmen pengawasan serta amanah HKM dan membiarkan kerusakan hutan kawasan.

Baca Juga :  Polda Lampung Ungkap Korupsi Bendungan Marga Tiga, Sita Uang Rp9,48 Miliar

Pembangunan rabat beton ilegal di dalam Kawasan Hutan Lindung Register 43B menampilkan lemahnya pengawasan dan dugaan pembiaran oleh pihak yang seharusnya menjaga hutan. Sikap pasif Ketua KTH dan tidak adanya tindakan KPH II Liwa semakin memperkuat dugaan kelalaian.

GERMASI memastikan akan meningkatkan kasus ini ke tingkat kementerian untuk memastikan penegakan hukum dan menjaga kawasan hutan dari kerusakan lebih lanjut.

( Wahdi )

Editor : Alex Buay Sako

Berita Terkait

DPN PERADI Tunjuk Merli Yunita Sari sebagai Plt Ketua DPC Kota Agung
LBH Sejahtera Bersama Lampung Perkuat Akses Keadilan Lewat Pembinaan Posbankum
Tiga Kelurahan Disambangi LBH SBL, Tekankan Akses Bantuan Hukum
Kejati Lampung Perkuat Sinergi APH, Kawal Indeks Pembangunan Hukum
Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Terancam Pasal KUHP dan UU ITE
PN Kotabumi Tolak Praperadilan Delapan Tersangka Korupsi, Penyidikan Berlanjut
Usut Korupsi Dana BNPB, KPK Segera Surati Panglima TNI
Ahli Hukum Nilai Penetapan Delapan Tersangka Korupsi Polda Lampung Berdasar
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 17:54 WIB

DPN PERADI Tunjuk Merli Yunita Sari sebagai Plt Ketua DPC Kota Agung

Jumat, 13 November 2026 - 08:18 WIB

LBH Sejahtera Bersama Lampung Perkuat Akses Keadilan Lewat Pembinaan Posbankum

Jumat, 6 November 2026 - 16:20 WIB

Tiga Kelurahan Disambangi LBH SBL, Tekankan Akses Bantuan Hukum

Rabu, 4 November 2026 - 16:57 WIB

Kejati Lampung Perkuat Sinergi APH, Kawal Indeks Pembangunan Hukum

Selasa, 3 November 2026 - 21:53 WIB

Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Terancam Pasal KUHP dan UU ITE

Berita Terbaru