Syukron Muchtar Kritik Kualitas Pendidikan dan Serukan Perbaikan Sistem Zonasi

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 15 Januari 2025 - 17:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Lampung Fraksi PKS Syukron Muchtar. Foto: Wildanhanafi/berandalappung.com

Anggota DPRD Lampung Fraksi PKS Syukron Muchtar. Foto: Wildanhanafi/berandalappung.com

Berandalampung.com – Wacana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang diusulkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Gibran menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, berpendapat bahwa sistem zonasi sebaiknya tidak dihapuskan, melainkan perlu dilakukan perbaikan dalam implementasinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sistem zonasi perlu proporsi yang tepat. Misalnya, seberapa besar persentase siswa zonasi yang diterima, agar masyarakat sekitar sekolah tetap merasakan manfaat pendidikan tanpa mengorbankan kualitasnya,” ujar Syukron saat dikonfirmasi pada Rabu (15/1/2025).

Baca Juga :  DPRD Lampung Apresiasi Gebernur Lampung, Sebut Pendidikan di Lampung Kian Adil

Syukron menjelaskan bahwa sistem zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

“Keuntungannya, sistem ini mengakomodasi siswa dari sekitar sekolah, sehingga masyarakat di sekitar sekolah dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan sekolah tersebut,” jelasnya.

Namun, ia juga mengungkapkan kekurangan sistem zonasi, terutama terkait penurunan kualitas di beberapa sekolah unggulan.

“Beberapa sekolah di Bandar Lampung, seperti SMA Negeri 2, SMA Negeri 9, dan SMA Negeri 1, yang sebelumnya menjadi kebanggaan, kini kualitasnya menurun dibandingkan dengan masa lalu,” ungkapnya.

Baca Juga :  Anggota DPRD Lampung M. Syukron Dorong Peningkatan Kualitas Layanan BPJS Kesehatan

Syukron menambahkan bahwa usulan penghapusan sistem zonasi oleh Wapres Gibran masih belum menjadi kebijakan resmi.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, Komisi V DPRD Provinsi Lampung belum menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait isu tersebut.

“Kami masih menginventarisasi berbagai masalah dalam pendidikan, termasuk kasus penahanan ijazah yang tidak sesuai ketentuan. RDP dengan Dinas Pendidikan akan kami lakukan segera setelah data yang kami miliki cukup,” tutupnya.

Berita Terkait

PAW Yus Bariah Atas Usulan Fraksi PKB Disetujui Mendagri
Dewi Nadi Kunjungi Sukabinangun, Warga Minta Perbaikan Drainase
KPU Pesawaran Tetapkan Dua Pasang Calon
Demokrat pada Pilkada Pesawaran: Berkendara tanpa Kaca Spion
Golkar dan PPP Usung Supriyanto-Suriansyah untuk PSU Pesawaran
Hanifah Sosialisasi Pancasila di Padang Cermin Pesawaran
Fauzi Heri Terobosan Bangun Embung sebagai Penampung Air adalah Langkah Strategis
Yusnadi Inspeksi Lokasi Jembatan Kali Bungur, Desak Pembangunan Segera Dilanjutkan
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 April 2025 - 15:49 WIB

PAW Yus Bariah Atas Usulan Fraksi PKB Disetujui Mendagri

Jumat, 28 Maret 2025 - 15:04 WIB

Dewi Nadi Kunjungi Sukabinangun, Warga Minta Perbaikan Drainase

Minggu, 23 Maret 2025 - 18:36 WIB

KPU Pesawaran Tetapkan Dua Pasang Calon

Selasa, 11 Maret 2025 - 17:40 WIB

Demokrat pada Pilkada Pesawaran: Berkendara tanpa Kaca Spion

Senin, 10 Maret 2025 - 16:49 WIB

Golkar dan PPP Usung Supriyanto-Suriansyah untuk PSU Pesawaran

Berita Terbaru