Berandalampung.com – Wacana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang diusulkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Gibran menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, berpendapat bahwa sistem zonasi sebaiknya tidak dihapuskan, melainkan perlu dilakukan perbaikan dalam implementasinya.
“Sistem zonasi perlu proporsi yang tepat. Misalnya, seberapa besar persentase siswa zonasi yang diterima, agar masyarakat sekitar sekolah tetap merasakan manfaat pendidikan tanpa mengorbankan kualitasnya,” ujar Syukron saat dikonfirmasi pada Rabu (15/1/2025).
Syukron menjelaskan bahwa sistem zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Keuntungannya, sistem ini mengakomodasi siswa dari sekitar sekolah, sehingga masyarakat di sekitar sekolah dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan sekolah tersebut,” jelasnya.
Namun, ia juga mengungkapkan kekurangan sistem zonasi, terutama terkait penurunan kualitas di beberapa sekolah unggulan.
“Beberapa sekolah di Bandar Lampung, seperti SMA Negeri 2, SMA Negeri 9, dan SMA Negeri 1, yang sebelumnya menjadi kebanggaan, kini kualitasnya menurun dibandingkan dengan masa lalu,” ungkapnya.
Syukron menambahkan bahwa usulan penghapusan sistem zonasi oleh Wapres Gibran masih belum menjadi kebijakan resmi.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, Komisi V DPRD Provinsi Lampung belum menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait isu tersebut.
“Kami masih menginventarisasi berbagai masalah dalam pendidikan, termasuk kasus penahanan ijazah yang tidak sesuai ketentuan. RDP dengan Dinas Pendidikan akan kami lakukan segera setelah data yang kami miliki cukup,” tutupnya.
