Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, menaruh perhatian serius terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang hanya 79 persen. Kondisi tersebut dinilainya harus menjadi momentum evaluasi komprehensif lintas sektor demi perbaikan tata kelola pendapatan daerah ke depan.
Ismet menegaskan, persoalan rendahnya capaian PAD bukan untuk saling menyalahkan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Tentu kita sama-sama evaluasi. Kalau kemarin alasannya salah satunya karena opsen pajak, bagaimana itu kita jadikan peluang saja. Kerja sama dengan kabupaten/kota. Polanya bagaimana, ya duduk bersama dan dibicarakan,” ujar Ismet di ruang kerjanya, Rabu (7/1).
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk lebih terbuka dan transparan dalam penyajian data. Menurutnya, DPRD bersama OPD harus menyusun perencanaan pendapatan yang lebih realistis dan berbasis potensi riil daerah.
Evaluasi ke depan, lanjut Ismet, harus diikuti dengan upaya mengoptimalkan seluruh sumber PAD, termasuk sektor pertambangan seperti galian C, Pajak Air Permukaan, hingga potensi lain yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Sekecil apa pun potensinya akan kita gali. Saya optimis kondisi pendapatan dan belanja kita tahun ini bisa lebih baik dan lebih sehat,” tegasnya.
Terkait kritik tajam dari luar pemerintahan, Ismet menilai hal tersebut justru perlu disikapi secara dewasa sebagai bahan introspeksi.
“Jadikan itu sebagai imun, sebagai vitamin agar kita bisa lebih baik ke depan,” katanya.
DPRD, kata Ismet, juga siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan proyeksi pendapatan daerah. Baik melalui Komisi III maupun unsur pimpinan, DPRD terbuka untuk memediasi dialog dengan perusahaan, stakeholder, hingga instansi terkait.
“Kita siap memfasilitasi. Mengundang perusahaan, stakeholder dan lainnya. Apa yang perlu diselesaikan, ya kita bantu selesaikan, kita komunikasikan. Sama-sama kita perbaiki ini,” ujarnya.
Tak kalah penting, Ismet menekankan aspek pelayanan kepada wajib pajak, khususnya objek Pajak Kendaraan Bermotor. Ia menilai kemudahan layanan menjadi kunci peningkatan kepatuhan dan optimalisasi PAD.
“Pelayanan PKB harus dipermudah. Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait. Duduk bareng, buat polanya, dibicarakan. Saya tetap yakin PAD dan belanja kita tahun ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Mengenai persoalan tunda bayar, Ismet menyatakan optimisme penuh dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
“Tahun lalu sekitar Rp500 miliar lebih bisa beliau selesaikan. Saya optimis tunda bayar sekitar Rp150 miliar ini juga bisa diselesaikan,” pungkasnya.
