Dewan Pendidikan Lampung Gandeng Komisi X DPR RI, Soroti Data Desil Mahasiswa Penerima KIP
berandalappung.com— Teluk Betung, ketidakakuratan data desil dinilai menjadi salah satu penghambat mahasiswa dari keluarga kurang mampu memperoleh bantuan pendidikan. Persoalan ini menjadi salah satu pembahasan (DPPL) Dewan Pendidikan Provinsi Lampung bersama anggota Komisi X DPR RI, Ruby Chairani Syiffadia, dari Fraksi Partai Gerindra.
Pertemuan yang berlangsung di salah satu rumah makan Jalan Diponegoro, Enggal, Bandar Lampung, itu juga membahas penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), revitalisasi sekolah, serta peluang kolaborasi program pendidikan agar menjangkau masyarakat hingga ke daerah.
Mewakili Dewan Pendidikan Lampung, Tedi Purwoko mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dengan wakil rakyat di tingkat pusat, terutama dalam mengawal program pendidikan agar tepat sasaran.
“Kita membahas sinergi dan apa yang bisa dikolaborasikan ke depan,” kata Tedi.
Menurut dia, sejumlah program pendidikan yang telah berjalan perlu terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak. Salah satunya bantuan melalui KIP bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Kita akan mencoba agar program-programnya bisa sampai ke daerah. Program yang sudah diberikan Ibu Ruby sebenarnya cukup banyak. Kita tinggal mengawal agar tepat sasaran dan diterima mereka yang memang berhak,” ujarnya.
Selain bantuan pendidikan, revitalisasi sekolah turut menjadi perhatian. Dewan Pendidikan berharap kolaborasi dengan Komisi X DPR RI dapat membuka ruang bagi sekolah-sekolah di Lampung yang masih membutuhkan dukungan perbaikan sarana dan prasarana.
Tedi mengatakan, sebagai lembaga yang relatif baru terbentuk, Dewan Pendidikan Lampung perlu membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar kebutuhan pendidikan di daerah dapat terhubung dengan program pemerintah pusat.
“Harapannya, program-program dari DPR RI bisa berkolaborasi dengan Dewan Pendidikan, terutama di Provinsi Lampung, karena beliau juga daerah pemilihan Lampung I,” katanya.
Data desil jadi persoalan
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam pertemuan itu ialah data desil sosial ekonomi yang digunakan dalam penentuan sasaran bantuan. Tedi menyebut ada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang tercatat pada desil 6 sehingga terkendala memperoleh bantuan KIP.
“Banyak yang kuliah dan memang kurang mampu, tetapi desilnya 6 sehingga tidak bisa mendapatkan KIP,” ujarnya.
Menurut Tedi, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena data sosial ekonomi menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima bantuan. Ketika data tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, mahasiswa yang membutuhkan berisiko kehilangan akses terhadap dukungan biaya pendidikan.
Ia mengatakan, berbagai masukan dari masyarakat menunjukkan adanya persoalan dalam penentuan desil. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data dinilai penting agar bantuan tidak hanya tersalurkan berdasarkan catatan administratif, tetapi juga sesuai dengan kondisi sosial ekonomi penerima.
Tedi berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data yang tidak sesuai dapat diperiksa dan diperbaiki melalui mekanisme yang berlaku.
“Banyak masukan dari bawah terkait desil ini. Ada yang mempertanyakan mengapa tidak mendapatkan bantuan. Itu supaya BPS nanti bisa memperbaiki,” katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, yakni Dr. Azqia Akidatul Izzah, S.Hum., M.Pd.; Dr. Mansur, M.Pd.I.; Dr. Topan Indra Karsa, S.H., M.H.; Dr. Akbar Tanjung, M.Pd.; A. Burhanuddin, HB, S.H.I., M.Pd.; Abdul Karim, S.Pd., M.Pd.; Hengky Irawan, S.P., S.H., M.H., C.Med.; Leliana Tiara, S.H., M.H.; serta Tedi Purwoko, S.H., M.H.
Dewan Pendidikan Lampung berharap pertemuan tersebut menjadi pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih konkret dengan Komisi X DPR RI, mulai dari pengawalan bantuan pendidikan hingga perbaikan ketepatan data penerima. Tujuannya, program pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Red)
Editor : Alex Buay Sako
