Respon Cepat Bawaslu Kota Bandarlampung Terkait Guru Honor Nyaleg DPRD

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 30 Agustus 2023 - 15:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terkait pemberitaan Guru Honorer yang mengajar di SMKN 8 kota Bandarlampung, Joko Arianto yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Bandarlampung Dapil 3 yakni Kemiling, Langkapura, Raja Basa.

Joko Arianto mengatakan, hari ini dirinya sudah datang ke Bawaslu Kota Bandarlampung untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dirinya mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Badarlampung.

“Saya hanya Guru Hononer yang digaji oleh Anggaran Komite Sekolah, bukan anggaran dari APBD atau APBN, dan SK dari Kepala Sekolah,” paparnya, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Joko menerangkan bahwa dirinya hanya Guru Hononer, dan Jika ASN harus mengundurkan diri, tetapi kalo Non-ASN itu tidak apa-apa.

“Kita memahami regulasi semua yang ada, karena kita akan maju, untuk mewakili Rakyat Bandarlampung. Karena Tagline kami “Berkerja Hanya Untuk Rakyat”, Saya sudah menjelaskan Kepada Bawaslu Kota Bandarlampung dengan Sejelas-jelasnya terkait pencalonan saya sebagai Caleg ini. Kedepan tidak ada masalah dalam pencalonan saya,” terangnya

Baca Juga :  Bawaslu Lampung Siap Tindaklanjuti Gugatan Penolakan Calon di Lampung Timur

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Apriliwanda mengatakan, terkait pemberitaan yang di rilis oleh media Online pada hari Senin (28/8/2023) pencalonanan Anggota Dewan dari PSI Joko Arianto,

Apriliwanda langsung mengklarifikasi melalui Panita Pengawas Kecamatan (Panwaswam), untuk sekolah yang bersangkutan.

Dan disitu langsung bertemu dengan Guru SMKN 8 Kota Bandarlampung, dan dibenarkan bahwa beliau berstatus Guru Honorer.

Dan pihak Biro Humas Sekolahan tersebut, dan memberikan keterangan yang sama, tetapi mereka tidak memberikan keterangan secara detail.

“Saat dikonfirmasi melalui Ketua Panwaslucam ke Pihak Kepala Sekolah SMKN 8 Kota Bandarlampung, memang benar yang bersangkutan Guru Honorer sudah empat tahun lamanya. Dan sistem gajihnya murni mengunakan Biaya Komite Sekolah,” terangnya

Baca Juga :  KPU Bisa Dianulir oleh Bawaslu, Oking Ganda Soroti Sengketa Pilkada

Tetapi, mereka (Pihak sekolah – red) tidak menunjukkan SK pada saat itu. Karena SK tersebut kesatuan dari guru Honorer yang lainnya, sehingga kami melayangkan surat untuk meminta keterangan kepada yang bersangkutan Joko Arianto, Kepala Sekolah, atas nama Firdaus dan Dinas Pendidikan Provinsi yang diwakili oleh Bapak Selamet selaku Staff Umum dan Kepegawaian hari ini sudah memberikan keterangan di Bawaslu Kota Bandarlampung.

Untuk sangsi yang bersangkutan belum ada, karena nanti kami akan bersurat kepada KPU Kota Bandarlampung terkait dengan temuin ini.

Berita Terkait

Pansus Singkong DPRD Lampung Gelar Roadshow, Cari Solusi untuk Petani Singkong
Deni Ribowo Semprot Puskesmas, Jangan Lamban Tangani Demam Berdarah
Wakil Gubernur Terpilih Jihan Nurlela Hadiri Paripurna DPRD Lampung
DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna untuk Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030
Tarik Ulur Pelantikan Kepala Daerah, Menanti Putusan MK dan Kepastian Keserentakan
100 Hari Kerja Mirza-Jihan: Fokus Sinergi, Infrastruktur dan Desa
Sah! Mirza-Jihan Resmi Ditetapkan Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih
Eva dan Deddy Amarullah Resmi Ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 14 Januari 2025 - 12:52 WIB

Pansus Singkong DPRD Lampung Gelar Roadshow, Cari Solusi untuk Petani Singkong

Selasa, 14 Januari 2025 - 12:41 WIB

Deni Ribowo Semprot Puskesmas, Jangan Lamban Tangani Demam Berdarah

Selasa, 14 Januari 2025 - 11:28 WIB

Wakil Gubernur Terpilih Jihan Nurlela Hadiri Paripurna DPRD Lampung

Selasa, 14 Januari 2025 - 11:16 WIB

DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna untuk Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2025-2030

Sabtu, 11 Januari 2025 - 23:22 WIB

Tarik Ulur Pelantikan Kepala Daerah, Menanti Putusan MK dan Kepastian Keserentakan

Berita Terbaru