Rekam Jejak Welly Adiwantra Calon Sekda Lampung Tengah, Namanya Pernah Terseret Dalam Skandal Rekrutmen Honorer Fiktif di Kota Metro.
berandaapung.com— Lampung Tengah – Pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah kini diwarnai kontroversi setelah calon terkuat, Welly Adiwantra, S.STP, M.M. pernah disebut-sebut dalam pusaran kasus dugaan penipuan rekrutmen pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
Dalam pemberitaan yang dilansir oleh media daring Radar24.co.id pada 11 Maret 2025, Welly yang saat ini menjabat sebagai Kepala BKPSDM Metro disebut sebagai pihak yang menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan honorer bermasalah.
Dalam pemberitaan beredar, Belasan orang menjadi korban penipuan dengan modus perekrutan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro. Para korban diminta menyetorkan uang hingga puluhan juta rupiah untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pegawai honorer di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Metro. Namun, setelah menyetorkan uang, mereka tidak dapat bekerja dan tidak menerima gaji hingga masa berlaku SK tersebut habis.
Salah satu korban, HR (25), mengaku didatangi oleh dua orang bernama Zaki (pegawai honorer) dan Robinson (ASN). Keduanya menawarkan pekerjaan sebagai pegawai honorer di BKD dengan iming-iming dapat langsung bekerja. Mereka mangaku saudara Welly Adiwantra Kepala BKPSDM Kota Metro.
HR diminta membayar Rp. 40 juta dan menerima SK yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM Kota Metro, Welly Adiwantra. Namun, saat hendak mulai bekerja, HR diberitahu bahwa namanya tidak terdaftar sebagai pegawai honorer. Setelah kejadian tersebut, Zaki menghilang dan tidak dapat dihubungi, sementara Robinson hanya meminta HR untuk bersabar.
Menanggapi hal ini, Welly Adiwantra menyatakan bahwa ia telah menerima somasi dari kuasa hukum HR, namun mengaku tidak mengetahui perihal pengangkatan pegawai honorer tersebut. Ia juga mempersilakan korban untuk menempuh jalur hukum terkait kasus itu.
Menanggapi hal ini, Rosim Nyerupa Pemerhati Politik dan Pemerintahan Daerah, menilai rekam jejak tersebut cukup serius dan patut menjadi bahan evaluasi dalam proses seleksi jabatan publik strategis.
“Ketika nama seorang calon kuat Sekda pernah terseret dalam dugaan manipulasi rekrutmen honorer, itu sudah cukup untuk mempertanyakan bagaimana integritas dan keteladanan birokrasi yang bersangkutan,” kata Rosim kepada media.
Ia menyoroti fakta bahwa SK pengangkatan terhadap korban penipuan ditandatangani langsung oleh Welly Adiwantra, meski kemudian Welly mengklaim tidak mengetahui proses rekrutmen yang dilalui.
“Tanda tangan seorang Kepala BKPSDM bukan sekadar formalitas. Itu adalah simbol legalitas. Jika bisa disalahgunakan atau ditandatangani tanpa verifikasi, maka sistem pengawasan internal patut dipertanyakan, Apalagi oelaku mengaku saudaranya” tambahnya.
Rosim menekankan bahwa seorang pejabat birokrasi tingkat tinggi sekelas Sekda harus melewati uji etik, bukan hanya administratif. Ia mengacu pada teori etika administrasi publik yang menekankan pentingnya moralitas dan tanggung jawab publik dalam setiap tindakan birokrat.
“Birokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal tanggung jawab. Jika sudah ada somasi dari korban dan belum ada langkah korektif atau klarifikasi terbuka, maka publik berhak meragukan kapabilitas moral calon tersebut,” tegas Rosim.
Rosim mendesak panitia seleksi Sekda, Bupati Lampung Tengah dan pihak terkait untuk mempertimbangkan secara objektif integritas terkait rekam jejak Kepala BKPSDM Calon Kuat Sekda Lampung Tengah yang sudah dipastikan akan dilantik oleh Bupati Ardito.
“Pemilihan Sekda bukan hanya soal kepangkatan, tapi soal keteladanan. Jangan sampai birokrasi Lampung Tengah diwarisi oleh figur yang track record-nya pernah terseret dalam pusaran masalah hal ini akan menimbulkan keraguan publik,” tutupnya.
Editor : Alex Buay Sako
