BERANDALAPPUNG.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi, S.H, menjadi narasumber pada agenda Latpraops Mantap Brata Krakatau yang dibuka oleh Kompol Heru Sulistyananto, S.H.,M.H. di Aula Mapolres Tulang Bawang Barat pada Senin 16 Oktober 2023. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polres Tulang Bawang Barat.
“Adanya pemilu bertujuan untuk menyamakan persepsi yang berbeda pada masyarakat. Beliau mengharapkan semua perencanaan yang telah dipersiapkan sebelumnya bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, selanjutnya didalam kegiatan Pemilu 2024, POLRI merupakan garda terdepan pengamanan, langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan cooling system bekerja sama dengan tokoh-tokoh Masyarakat Tutur Waka Polres Tulang Bawang Barat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semoga dalam pelaksanaan pengamanan berjalan dengan baik guna menyukseskan pemilu tahun 2024” harap Kompol Heru Sulistyananto, S.H.,M.H. Beliau juga berharap semoga Kabupaten Tulang Bawang Barat berada dalam situasi yang aman dan kondusif pada saat pelaksanaan pemilu 2024 nanti.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Agus Tomi, S.H mengungkapkan Sinergi Bawaslu dan Polri dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah hal yang sangat penting. Dengan komitmen pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, belajar dari pengalaman Pemilu 2019, sinergi ini diharapkan dapat menjadi mitigasi sistem untuk mencegah potensi-potensi terjadinya pelanggaran.
Dalam paparannya Agus Tomi menyampaikan materi berjudul “Peran Polri dalam Mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024”, di dalamnya membahas pola hubungan Bawaslu dan Babinkamtibmas serta peran Polri dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
Lebih lanjut Agus Tomi juga membahas netralitas Polri pada pemilu, dengan mengulas ketentuannya yaitu Pasal 200 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang berbunyi, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.
Kemudian pada Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 UU 2/2022 tentang Polri, poin kesatu; Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Pada poin kedua; Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Menurutnya Polri dalam pemilu memiliki peran yang krusial dalam menjaga setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar aman dan kondusif, maka dari itu polri harus bersikap netral, Karena Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Terakhir Agus Tomi mengajak Polri untuk dapat bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024, “meskipun Bawaslu itu mandiri, independen dan seterusnya, tetapi tanpa Polri dan Pemerintah tentu tidak bisa. Mari bekerja sama untuk menyukseskan pemilu 2024, jika prosesnya baik tentu hasilnya pun baik,” kata Agus Tomi.
