Bandar Lampung (berandalappung.com) – Forum Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPA) Provinsi Lampung menggelar bimbingan teknis bagi lembaga masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender bidang ekonomi di Provinsi Lampung.
Acara yang disupport oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Dinas PPPA Provinsi Lampung itu digelar di Hotel Golden Tulip, Selasa-Rabu (29/30/10).
Kegiatan ini dihadiri oleh 15 perwakilan dari Forum PUSPA Kabupaten kota di Lampung, 40 lembaga masyarakat anggota Forum PUSPA Provinsi, dan perwakilan dari Dinas PPPA Lampung.
Ketua Forum PUSPA Provinsi Lampung Yuli Nugrahani mengatakan, kegiatan ini dilakukan, pertama untuk mendapatkan wawasan mengenai kebijakan-kebijakan kesetaraan gender di bidang ekonomi.
Kedua, nantinya akan disandingkan dengan apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh lembaga masyarakat anggota Forum PUPSA Lampung
“Selama dua hari ini kami akan belajar keadilan dan kesetaraan gender dalam pemberdayaan ekonomi khususnya melalui pengembangan credit union atau koperasi. Koperasi kita gunakan sebagai salah satu metode pengembangan ekonomi kerakyatan yang kita yakini menjadi sarana perjuangan kemandirian kita,” ujar Yuli.
Yuli melanjutkan, pada hari kedua, para peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok. Mereka akan melihat praktik baik yang sudah dilakukan di lembaga masing-masing.
“Harapannya dari bimtek ini, nantinya akan ada rencana tindak lanjut dari apa yang didapat dari pertemuan ini dilakukan di tiap lembaga dan dilakukan bersama-sama dalam bentuk sinergi di PUSPA Lampung,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Perencana Ahli Madya Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian PPPA RI, Helsyanita mengatakan bahwa, pihaknya perlu bersinergi dengan semua pihak untuk mendukung 5 poin prioritas program PPPA sesuai arahan presiden.
Diantaranya, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak.
“Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak serta pencegahan perkawinan anak sesuai dengan bidang dan kewenangan tugas masing-masing,” urainya.
Helsyanita melanjutkan, pihaknya fokus pada pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
Sehingga dia berharap Anggota Forum PUPSA yang berdiri dari beragam profesi dapat memberikan pendampingan kewirausahaan kepada masyarakat.
“Harapannya kesejahteraan perempuan di Lampung bisa meningkat. Karena selisih jumlah perempuan dan laki-laki itu cuma 0,5 persen, sejak Covid-19 banyak usaha yang bangkrut sehingga tranformasi digital ini banyak dipakai oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Lampung Fitrianita Damhuri menyampaikan bahwa kegiatan ini juga mencoba mencari akar masalah kesenjangan perempuan di bidang ekonomi ini.
“Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuat kolaborasi seluruh stakeholder, bukan hanya Pemda, tapi juga lembaga masyarakat. Mudah-mudahan para peserta bisa menjadi penggerak bagi semua perempuan di Lampung, bisa berkontribusi di bidang ekonomi dengan baik dan kesejahteraannya bisa meningkat,” pungkasnya.(*)
