GRAFITI.ID — Hari ini tepat 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua. Pencapaian atau kondisi apa yang terjadi selama kurun waktu tersebut?
Bertepatan dengan momen ini, kantor staf presiden (KSP) merilis laporan berjudul Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh 2021.
Salah satu yang termuat dalam laporan itu, disebutkan pemerintah telah berhasil memberi wajah baru pada Papua. Pencapaian itu dikatakan sebagai pesta raya yang memupus stigma lama tentang keterbelakangan tanah Cenderawasih. Selain itu masih ada sederet pencapaian lain yang dibanggakan.
Lantas bagaimana penilaian pihak lain terhadap kinerja pemerintah? ambil contoh, misalnya, pendapat Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, KH Abdussalam Shohib.
Dengan gamblang ia mengatakan tidak ada yang menonjol selama kepemerintahan 2 tahun Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebaliknya, indeks demokrasi malah mengalami kemunduran.
“Yang dilakukan pemerintah beberapa di antaranya tampak standar, biasa-biasa saja. Artinya tidak ada progres yang menonjol. Malah ada beberapa kemunduran. Ini menurut saya, lho,” kata KH Abdussalam, Rabu (20/10/2021).
Dirinya lalu menyebut perihal indeks demokrasi yang mengalami kemunduran dalam beberapa tahun belakangan. Semisal, imbuh KH Abdussalam yang akrab disapa Gus Salam ini, penyampaian pendapat yang kerap ditangani secara represif.
“Kita bicara obyektif saja. Situasi seperti ini jelas mengkhawatirkan. Salah satu penyebabnya lantaran politik akomodasi yang terlalu dominan. Alhasil tidak ada oposisi,” sergah Gus Salam.
Sementara Pakar Hukum dan Tata Negara Unair Surabaya, Dr Radian Salman, mengambil kasus di KPK sebagai proyeksi dari watak pemerintahan hari ini.
“Tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK itu, umpamanya. Sulit nalar saya menerimanya. Bagaimana mungkin mereka yang sudah berjasa dan punya rekam jejak baik, lantas tiba-tiba dinyatakan tidak layak sebagai pegawai KPK. Indikator-indikator serupa ini secara garis besar kita tidak bisa mendalihkan KPK independen,” kata Radian.
Terkait hal ini dia memberi catatan, semestinya kepala negara bisa menjadikan Indonesia lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam pemberantasan korupsi.(dbs)
EDITOR: BINTANG
