Bandar Lampung (berandalappung.com) – Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung tercatat sukses dilaksanakan dengan lancar, minim pelanggaran, dan tanpa kerusuhan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, dalam acara evaluasi pengawasan partisipatif pasca Pemilu 2024 di Lampung, Selasa (10/12/2024).
“Kami mengapresiasi semua pihak yang bersama-sama menyukseskan Pilkada serentak 2024, termasuk masyarakat yang antusias menjaga integritas demokrasi,” ujar Iskardo.
Ia menambahkan bahwa Lampung berhasil mencatat sejarah sebagai salah satu provinsi dengan pelaksanaan Pilkada yang berjalan tanpa laporan pelanggaran maupun sengketa pasangan calon.
“Ini adalah prestasi besar bagi Lampung,” tegasnya.
Meski demikian, Iskardo menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti jarak antara tempat tinggal pemilih dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama di daerah terpencil.
“Jarak antara rumah pemilih dan TPS menjadi tantangan yang perlu dicari solusinya. Ke depan, kita harus memastikan akses memilih menjadi lebih mudah bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya penurunan partisipasi pemilih akibat kejenuhan, karena Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam tahun yang sama.
“Ini menjadi diskursus penting untuk penyempurnaan tahapan Pilkada serentak di masa mendatang,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Iskardo menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan nilai-nilai lokal Lampung, yang dikenal dengan filosofi Sang Bumi Ruwa Jurai.
“Lampung adalah miniatur Indonesia dengan nilai-nilai lokal yang mampu menyatukan kita. Generasi muda harus terus menggelorakan semangat ini untuk menjaga demokrasi kita agar semakin kuat,” tuturnya.
Meski secara umum Pemilu dan Pilkada berjalan baik, Bawaslu mengakui bahwa masih ada beberapa dinamika yang membutuhkan tindak lanjut, termasuk upaya hukum yang masih berlangsung.
Namun, capaian ini dianggap sebagai modal besar untuk memperkuat kualitas demokrasi Lampung di masa depan.
“Kami optimis, dalam 5-10 tahun ke depan, generasi muda Lampung akan mampu mengawal demokrasi yang lebih baik, inklusif, dan maju,” tandas Iskardo.
Sementara, perlu diketahui rincian jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada tingkat kabupaten/kota se Lampung 2024 berikut:
1. Kabupaten Pesisir Barat : Jumlah DPT dan DPK 121.724, Partisipasi pemilih sebanyak 96.184 atau 79,02 persen dari total pemilih.
2. Kota Metro : Jumlah DPT dan DPK 132.138, Partisipasi pemilih sebanyak 97.419 atau 73,73 persen dari total pemilih.
3. Pringsewu : Jumlah DPT dan DPK 322.486, Partisipasi pemilih sebanyak 236.442 atau 73,32 persen dari total pemilih.
4. Mesuji : Jumlah DPT dan DPK 171.082, Partisipasi pemilih sebanyak 124.056 atau 72,51 persen dari total pemilih.
5. Way Kanan : Jumlah DPT dan DPK 345.967, Partisipasi pemilih sebanyak 250.448 atau 72,39 persen dari total pemilih.
6. Pesawaran : Jumlah DPT dan DPK 348.637, Partisipasi pemilih sebanyak 250.145 atau 71,75 persen dari total pemilih.
7. Tulang Bawang Barat : Jumlah DPT dan DPK 220.403, Partisipasi pemilih sebanyak 158.245 atau 71,80 persen dari total pemilih.
8. Tanggamus : Jumlah DPT dan DPK 454.020, Partisipasi pemilih sebanyak 319.608 atau 70,40 persen dari total pemilih.
9. Lampung Utara : Jumlah DPT dan DPK 471.436, Partisipasi pemilih sebanyak 328.905 atau 69,77 persen.
10. Lampung Barat : Jumlah DPT dan DPK 222.376, Partisipasi pemilih sebanyak 151.662 atau 68,20 persen.
11. Tulang bawang : Jumlah DPT dan DPK 311.077, Partisipasi pemilih sebanyak 200.024 atau 64,30 persen
12. Lampung Timur : Jumlah DPT dan DPK 824.414, Partisipasi pemilih sebanyak 528.714 atau 64,13 persen.
13. Lampung Selatan : Jumlah DPT dan DPK 792.078, Partisipasi pemilih sebanyak 503.871 atau 63,61 persen.
14. Lampung Tengah : Jumlah DPT dan DPK 1.002.698, Partisipasi pemilih sebanyak 613.160 atau 61,15 persen.
15. Bandar Lampung : Jumlah DPT dan DPK 786.878, Partisipasi pemilih sebanyak 409.093 atau 51,99 persen.
Untuk tingkat Golput di Provinsi Lampung Sebanyak 2.259.438 atau hanya sekitar 34,61 persen dari total jumlah pemilih di Provinsi Lampung tidak menggunakan hak suaranya (Golput) pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Di mana, jumlah total 6.527.414 Daftar Pemilih di Lampung, hanya terdapat terdapat 4.267.976 atau sekitar 65,39 persen pemilih yang menggunakan hak suaranya di Pilkada Serentak 2024.
Data tersebut berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung setelah KPU di 15 Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi di wilayahnya masing-masing.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Universitas Lampung (Unila), Darmawan Purba menilai, terdapat empat faktor utama penyebab rendahnya partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 di Lampung.
“Saya melihat rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung disebabkan oleh empat perilaku non voting, pertama faktor tekni, lalu faktor teknis politis, politis, dan keempat faktor ideologis,” ujar Darmawan Purba kepada Tibunlampung, Jumat (6/12/2024).
Akademisi Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Politik (Fisipol) Unila ini pun menjabarakan hal hal yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih Pilkada 2024 di Lampung
Faktor Teknis
Darma mengatakan, masyarakat tidak ikut memilih karena beberapa alasan seperti sibuk bekerja, berada diluar daerah, sakit, atau tps jauh dari tempat tinggal, dan berbagai masalah teknis lainnya
“Yang menjadi catatan faktor teknis, ada banyak warga Lampung yang saat pemilihan sedang berada di luar lampung, seperti masyarakat yang kuliah atau bekerja di luar daerah, sementara kondisinya tidak memungkinkan mereka pulang, jumlahnya mungkin bisa puluhan ribu orang,” kata dia.
Faktor Teknis Politis
Bendi menilai hal ini disebabkan masalah administratif, dimana masyarakat tidak terdaftar atau undangan memilih tidak dibagikan dengan tepat, atau ada persoalan di DPT, sehingga masyarakat yang harusnya ikut memikih mereka tidak mendapat kesempatan.
“Pada bagian ini KPU setempat memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat setempat menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.
Faktor Politis
Darmawan menilai, penyebab rendahnya partisipasi pemilih juga karena adanya anggapan masyarakat bahwa pilkada tidak membawa perubahan.
“Lalu adanya anggapan bahwa cakada tidak mencerminkan (aspirasi) keseluruhan masyarakat, dan jumlah kandidat yang diusung oleh partai sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan pilihan yang merka inginkan,” jelasnya
Darmawan oun menyebut bahwa faktor ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki gambaran pemimpin yang mereka inginkan.
“Gambaran ini tercermin pada daerah-daerah yang memiliki rivalitas yang tinggi, seperti Pesisir Barat, Pringsewu, Mesuji dengan kandidat 3-4 orang, itu menggambarkan ada keterwakilan segmen pemilih yang tinggi, sehingga partisipasi masyarakat cukup tinggi,” kata dia.
“Atau bisa juga daerah yang persaingannya cukup sengit, seperti metro dan tulang bawang dan pesawaran, pada situasi tersebut adanya persaingan ketat yang mengundang animo yang tinggi, termasuk di Tulang Bawang Barat calon tunggal versus kotak kosong cukup tinggi,” imbuhnya.
Sedangkan daerah lain yang calonnya terbatas, Darmawan menilai, ada kecenderungan masyarakat kurang tertarik untuk berpartisipasi di Pilkada.
Faktor ideologis
Dari faktor ini, Darmawan menilai bahwa terdapat sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan sistem demokrasi yang sekarang bisa membawa proses kepemimpinan yang ideal.
“Kelompok masyarakat ini beranggapan tidak yakin bahwa demokrasi langsung mampu menyeleksi pemimpin yang terbaik,” ucap Darma.
Dia mengatakan, secara umum masyarakat kelompok ini dari tahun ke tahun tidak menggunakan hak pilihnya.
“Dari berbagai riset yang pernah dilakukan, dari faktor non voting ini, secara umum faktor yang paling besar yang ,menyebabkan masyarakat tidak memilih adalah faktor teknis dan faktor teknis politis,” pungkasnya.
