Memasuki musim hujan, potensi banjir kembali mengancam sejumlah daerah di Provinsi Lampung. Persoalan rutin seperti drainase sempit, saluran tersumbat sampah, hingga program pengendalian banjir yang belum tuntas dinilai masih menjadi penyebab utama banjir yang terus berulang setiap tahun.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, menegaskan bahwa meningkatnya intensitas hujan seharusnya diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah.
“Setiap musim hujan, persoalan banjir selalu muncul dengan pola yang hampir sama. Karena itu, program drainase baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap perencanaan, harus benar-benar dikawal agar tidak berhenti sebagai wacana,” ujar Budi Yuhanda (6/1).
Ia mengungkapkan, sejumlah usulan pembangunan drainase telah masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Namun demikian, tidak seluruhnya dapat langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan belum optimalnya penentuan skala prioritas.
“Kita memahami keterbatasan anggaran, tapi wilayah-wilayah rawan banjir harus menjadi prioritas utama. Kalau hanya sekadar perencanaan tanpa keberlanjutan, maka banjir akan terus terulang dan masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antar instansi dalam penanganan banjir, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, hingga aparat di tingkat lingkungan. Menurutnya, persoalan banjir tidak akan selesai jika ditangani sendiri-sendiri atau setengah-setengah.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa faktor perilaku masyarakat turut berkontribusi terhadap parahnya banjir. Sampah yang menumpuk di saluran air mempercepat penyumbatan drainase saat hujan deras.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta kembali mengaktifkan budaya gotong royong dengan rutin memeriksa dan membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing,” tutupnya.
