Inspektorat Tanggamus Investigasi Dugaan Mark-Up Dana Desa di Tanjung Heran Berdasarkan Surat dari Kejaksaan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 20 Oktober 2025 - 06:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Inspektorat Tanggamus Investigasi Dugaan Mark-Up Dana Desa di Tanjung Heran Berdasarkan Surat dari Kejaksaan


berandalappung.com
— Kota Agung Tanggamus, Inspektorat Kabupaten Tanggamus memulai investigasi terkait dugaan mark-up penggunaan Dana Desa di Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung. Investigasi ini dipicu oleh surat dari Kejaksaan tertanggal 31 Juli 2025, yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa. Senin,(20/10/2025).

Sekretaris Inspektorat Tanggamus, Gustam Apriansyah,S.Sos., MM.
, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kejaksaan yang menjadi dasar untuk melakukan penelaahan terhadap dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2022-2024.

“Surat dari Kejaksaan tersebut berisi informasi awal terkait potensi penyimpangan, yang kemudian kami tindak lanjuti dengan serangkaian kegiatan investigasi,” ujar Gustam.

Langkah-langkah yang diambil oleh Inspektorat meliputi:
– Penelaahan Laporan: Menganalisis secara mendalam informasi yang disampaikan dalam surat dari Kejaksaan.
– Pemanggilan Pihak Terkait: Memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan Dana Desa untuk dimintai keterangan.
– Klarifikasi: Meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait mengenai penggunaan Dana Desa dan realisasi proyek-proyek yang didanai.
– Uji Dokumentasi: Memeriksa dan memverifikasi dokumen-dokumen terkait pengelolaan Dana Desa, seperti laporan keuangan, bukti pengeluaran, dan dokumen proyek.
– Uji Data: Menganalisis data-data terkait pengelolaan Dana Desa untuk mencari indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian.

Baca Juga :  Eksploitasi Dana Sosial, PKH dan PIP Jadi Alat Politik Pada Pilkada Tanggamus

Fokus investigasi meliputi beberapa aspek, di antaranya:

1. Proyek Sumur Bor: Dugaan mark-up pada proyek pembuatan sumur bor di tiga titik pada tahun 2023, termasuk sumur bor yang mangkrak sejak 2021.
2. Infrastruktur Ketahanan Pangan: Pembangunan greenhouse, CPT (tempat penampungan air), dan jembatan ketahanan pangan pada tahun 2024.
3. Puskesdes: Realisasi pembangunan Puskesdes pada tahun 2024.

Baca Juga :  Diduga Proyek Jembatan Asal-asalan di Ciherang, Dinas PU Tanggamus di Somasi Warga

“Dari hasil analisa dan telaah awal, kami menyimpulkan bahwa laporan dari Kejaksaan ini perlu ditindaklanjuti dengan investigasi lebih lanjut.

Setelah melakukan penelaahan, uji, dan klarifikasi, kami menemukan indikasi yang mengarah pada potensi penyimpangan,” kata Gustam.

Inspektorat akan menurunkan tim khusus untuk melakukan audit investigasi ke Pekon Tanjung Herang. Tim ini akan bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terkait pengelolaan Dana Desa.

Kasus ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat Tanggamus, mengingat Dana Desa seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa.

Jika terbukti ada penyimpangan, tindakan hukum yang tegas harus diambil untuk memberikan efek jera dan memastikan pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel. (*)

Editor : Alex Buay Sako

Berita Terkait

PKPA UBL Tegaskan Posisi PERADI sebagai Single Bar, Guru Besar Hukum Paparkan Dasar Konstitusional
Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Apresiasi Langkah Cepat Kejari Lampung Barat Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD
Merasa Tak Bersalah, Istri Arinal Siap Bongkar Fakta di Persidangan
Dari Pemeriksaan Maraton ke Rompi Oranye Arinal Djunaidi Jadi Tersangka
Brutal Ngancam Tembak Karena Miliki Pistol, Polisi Harus Segera Amankan Pelaku
Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi
Somasi Terbuka di Tengah Amuk Publik Panji Padang Ratu Ingatkan, Hukum Bukan Milik Massa
Kapolsek Muara Sungkai Disanksi Disiplin, Terkait Penolakan Laporan KDRT
Berita ini 1,676 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 20:09 WIB

PKPA UBL Tegaskan Posisi PERADI sebagai Single Bar, Guru Besar Hukum Paparkan Dasar Konstitusional

Kamis, 30 April 2026 - 22:24 WIB

Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Apresiasi Langkah Cepat Kejari Lampung Barat Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD

Rabu, 29 April 2026 - 06:43 WIB

Merasa Tak Bersalah, Istri Arinal Siap Bongkar Fakta di Persidangan

Selasa, 28 April 2026 - 21:33 WIB

Dari Pemeriksaan Maraton ke Rompi Oranye Arinal Djunaidi Jadi Tersangka

Minggu, 19 April 2026 - 14:32 WIB

Brutal Ngancam Tembak Karena Miliki Pistol, Polisi Harus Segera Amankan Pelaku

Berita Terbaru

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi berandalappung.com