Menggugat Sikap “Negarawan” Mahkamah Konstitusi

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 15 Oktober 2023 - 13:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akademisi Universitas Lampung, Budiyono. (Foto: Wildanhanafi/berandalappung.com).

Akademisi Universitas Lampung, Budiyono. (Foto: Wildanhanafi/berandalappung.com).

BERANDALAPPUNG.COM – Situasi politik menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presdien serta pemilihan anggota legislatif semakin memanas.  Semua mata sepertinya tertuju pada  Mahkamah Konstitusi  yang akan mengumumkan atau membacakan putusan atas gugatan usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres)  pada tanggal 16 Oktober hari Senin yang akan datang atau 3 hari menjelang pendaftaran calon presiden segala kemungkinan dapat terjadi usai keputusan MK.

Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan, menolak, atau bisa juga mengabulkan tapi baru berlaku untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan mendatang bukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden februrary tahun 2024.

Kalau diasumsikan bahwa Makamah Konstitusi  itu menolak permohonan maka persoalan jadi selesai. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi  kemudian menerima putusan permohonan usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 menjadi 35 tahun dan ataupun Mahkamah Konstitusi  mengatakan tetap 40 tahun kecuali ada syarat pernah menjadi kepala daerah atau lain-lainnya, maka itu akan terjadi tetap perubahan kekuatan politik yang baru dalam beberapa hari yang akan datang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti diketahui, nama Gibran ramai dibicarakan mendapat banyak dukungan dari relawan bakal Capres Prabowo Subianto untuk maju berdampingan sebagai Cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Dukungan pun datang hingga banyak atribut yang digunakan dengan menyandingkan Gibran bersama Prabowo.

Gibran sebagaimana diketahui belum berumur 40 tahun sebagaimana syarat dalam pencalonan Capres dan Wapres dan sekarang Gibran masih menjabat walikota solo. maka banyak orang  yang beranggapan bahwa gugatan tersebut untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden (cawapres)

Perkara gugatan terhadap batas usia calon presiden dan calon wakil presiden diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) PSI meminta Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia capres-cawapres dari 40 menjadi 35 tahun. Batas usia itu tertuang dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Para pemohon mempersoalkan Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Sejumlah pakar hukum tata negara menilai Mahkamah Konstitus tidak semestinya mengabulkan permohonan tersebut. Mereka merujuk prinsip kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang selama ini telah dijalankan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai perkara pengujian undang-undang sebelumnya. Open legal policy atau kebijakan hukum terbuka adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR.

Baca Juga :  Tanpa Perlawanan, Sebanyak 300 Pedagang Pasar Pasir Gintung Dipindahkan

Mahkamah Konstitusi harus dan wajib konsisten dengan prinsip “open legal policy” Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang sedang diuji materi di MK, hanya boleh ditentukan atau diubah oleh DPR dan pemerintah selaku positive legislator.“Mahkamah Konstitusi itu kerjanya sebagai negative legislator, artinya hanya membatalkan kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi.

Kalau Mahkamah konstistusi ingin mengeluarkan putusan yang bersifat Positif legislator harus memiliki berbagai pertimbangan seperti yang ditulis oleh  Martitah dalam bukunya Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? (Jakarta, 2013) menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator antara lain:
1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
2. Situasi yang mendesak;
3. Mengisi rechtvacuum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat

Kalau melihat gugatan yang diajukan terhadap usia Capres dan Cawapres  tidak memenuhi syarat untuk Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat Positif Legislator. Karena tidak memenuhi syarat maka sudah seharusnya mahkamah konstitusi menolak gugatan usia Capres dan Cawapres karena syarat usia atau pengaturan batas usia minimum merupakan sebuah kebijakan maka ini merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah atau wilayahnya legeslatif revie dan persoalan batas usia bukanlah persoalan konstitusional.

Urusan umur atau itu tidak  ada urusan dengan konstitusi.usia adan umur  bukan isu pengujian konstitusionalitas. Tidak ada dasar yang mengatakan, bahwa penetapan umur pada seseorang untuk menempati jabatan tertentu, baik jabatan politik maupun non politik bukan urusan konstitusional. Bagaimana dapat  mengatakan bahwa 40 tahun, 30 tahun atau berapapun itu konstitusional? apa yang menjadi ukuran  konstitusional atau tidak.

Argumentasi bahwa usia minimal capres cawapres adalah 40 tahun adalah inkonstitusional tidak ada dasarnya atau tidak ukuran yang jelas. Kredibilitas atau marwah  lembaga Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan karena dengan mengabulkan permohonan tersebut maka lembaga tinggi negara itu dinilai inkonsisten terhadap putusan dan dianggap dapat dianggap melanggar UUD 1945 karena Mahkamah Konstitusi  bisa dianggap menyerobot kewenangan pembuat undang-undang.

kita mengigatkan agar Mahkamah Konstitusi  berhati-hati dalam perkara batas usia capres-cawapres ini. Mahkamah Kosntitusi harus atau wajib  mempertimbangkan posisi lembaga itu sebagai guardian of constitution atau pelindung utama konstitusi. Apapun putusan Mahkamh Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap UUD 1945 ini dinilai tidak cuma akan berkorelasi dengan regulasi pemilihan presiden, tapi juga cermin kinerja para hakim konstitusi atau lembaga konstitusi.

Baca Juga :  Ulah Ketua KPPS TPS 19 Way Kandis, Gakkumdu akan Libatkan Ahli Pidana Unila

Oleh  karena itu, sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi   dalam mengambil keputusan harus bebas dari kepentingan politik. jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut, maka lembaga itu bisa dianggap menjadi instrumen politik dari kekuasaan.

Mahkamah Konstitusi  harus dan wajib menjaga prinsip dasar kemandirian dan kekuasaan kehakiman sebagai bentuk integritas sebuah lembaga penegak hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi harus dan wajib mendengarkan suara masyarakat dalam memutuskan perkara itu. Hakim konstitusi harus memiliki sikap kenegarawanan serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta mempertimbangkan implikasi politis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Mahkamah konstitusi dilahirkan atau dibentuk untuk menjaga atau melindungi agar negara atau pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang terhadap warga negaranya atau melanggar konstitusi bukan untuk mempertahankan kekuasaan atau melanjutkan kekusaan seseorang atau sekelompok orang.

Hakim-hakim mahkamah Konstitusi dipilih dan diangkat syarat utamanya adalah seorang negarawan. Seorang negarawan adalan seorang yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Dalam memberikan atau membuat putusan terhadap gugatan usia capres dan cawapres ini kita berharap para hakim Mahkamah Konstitusi bersikap negarawan, karena putusan yang akan  diambil menjadi sejarah perjalanan kebangsaan dan kenegaraan bangsa Indonesia jangan sampai lembaga Makamah Konstitus yang dibentuk untuk menjaga atau melindungi konstitusi justru menjadi pelanggar konstitusi yang utama.

Kita menggigatkan para hakim konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi untuk sadar bahwa putusan mereka berdampak pada bangsa dan negara Indonesia ke depan maka harus dan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan dan putusan hakim Mahkamah Konstitusi juga akan selalu diingat oleh masyarakat karena apabila salah dalam mengambil keputusan maka yang dipertaruhkan adalah masa depan negara dan bangsa Indonesia jangan sampai para hakim konstitusi diingat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia  sebagai orang-orang yang menjadi perusak utama perjalanan ketatanegaran bangsa Indonesia.

yang perlu diingat adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dipertangungjawabkan Kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Maka kita Berharap dan masih meyakinkan bahwa para hakim konstitusi akan memberikan putusan yang terbaik bagi bangsa dan negara bukan untuk kepentingan syahwat kekeuasaan seseorang atau sekelompok orang.

Oleh : Dr. Budiyono,S.H,M.H

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

Berita Terkait

Novriwan-Nadirsyah Kandidat Kuat Pilkada Tubaba 2024
Akademisi Institut Alifa Lampung, Beri Catatan Khusus untuk Bawaslu
Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah : Aplikasi SigapLapor Mubazir!
Bawaslu Pesbar Lakukan Pengawasan Melekat, Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
Iqbal Optimis Bersama PSI, Membangun Bandar Lampung Berbasis Digital
Sinyal Kuat Koalisi Nanda-Mukti di Pilkada Pesawaran, Akankah Berlabuh?
KPU Lampung Mantapkan Strategi Menghadapi Pilkada 2024
Dinilai Rawan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Tubaba Lakukan Pengawasan Melekat
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:47 WIB

Novriwan-Nadirsyah Kandidat Kuat Pilkada Tubaba 2024

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:10 WIB

Akademisi Institut Alifa Lampung, Beri Catatan Khusus untuk Bawaslu

Jumat, 14 Juni 2024 - 13:04 WIB

Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah : Aplikasi SigapLapor Mubazir!

Kamis, 13 Juni 2024 - 18:44 WIB

Bawaslu Pesbar Lakukan Pengawasan Melekat, Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Kamis, 13 Juni 2024 - 13:31 WIB

Sinyal Kuat Koalisi Nanda-Mukti di Pilkada Pesawaran, Akankah Berlabuh?

Kamis, 13 Juni 2024 - 12:20 WIB

KPU Lampung Mantapkan Strategi Menghadapi Pilkada 2024

Kamis, 13 Juni 2024 - 10:47 WIB

Dinilai Rawan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Tubaba Lakukan Pengawasan Melekat

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:26 WIB

NasDem Mulai Panaskan Mesin, Herman Jemput Rekomendasi

Berita Terbaru

Nadirsyah Bakal calon wakil Bupati Tulang Bawang Barat usai mengikuti fit and propert test di DPD Hanura Lampung. Foto : Wildanhanafi /berandalappung.com

Nasional

Novriwan-Nadirsyah Kandidat Kuat Pilkada Tubaba 2024

Sabtu, 15 Jun 2024 - 16:47 WIB