Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus mendukung dan memperkuat kerjasama dengan ATR/BPN dalam rangka mewujudkan pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang lebih baik.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Bandarlampung, Selasa (29/7/2025).
Rakor ini turut dihadiri para Bupati/Walikota dan Anggota Forkopimda.
Gubernur Mirza menuturkan sinergi yang dibangun ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan tata ruang dan pertanahan yang lebih baik, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” ujar Mirza.
Gubernur juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota siap berkolaborasi aktif dalam mendukung seluruh program prioritas ATR/BPN.
“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan roda pembangunan di Lampung berjalan dengan baik dan terarah,” katanya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pentingnya koordinasi yang erat antara ATR/BPN dan Pemerintah Daerah untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan.
Menurut Nusron, dengan sinergi yang lebih kuat, target dalam bidang pertanahan dan tata ruang tidak hanya akan menjadi angka di atas kertas, tetapi dapat terwujud dalam bentuk nyata yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat.
“Menjadi realitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” ujar Nusron.
Nusron menekankan agar prinsip kerja yang diterapkan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang berlandaskan pada tiga pilar.
“Ya itu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas,” katanya.
Nusron mengungkapkan pihaknya akan memfasilitasi Provinsi Lampung dalam memastikan bahwa tanah-tanah dan pengelola Hak Guna Usaha (HGU), serta pemanfaatan tanah di Lampung, memberikan kontribusi dan manfaat langsung kepada pemerintah maupun masyarakat.
“Agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal, agar rakyat dapat menguasai dan memanfaatkannya untuk kepentingan usaha dan ketahanan pangan,” katanya.
