MK Penjaga Konstitusi, Atau Perusak Demokrasi Dr Budiyono : Jika Terjadi Pemilu Selesai

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 12 Oktober 2023 - 11:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akademisi Universitas Lampung, Budiyono. (Foto: Wildanhanafi/berandalappung.com).

Akademisi Universitas Lampung, Budiyono. (Foto: Wildanhanafi/berandalappung.com).

BERANADALAPPUNG.COM – Partai Gerindra Provinsi Lampung mendorong Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

 

Menurut Dr Budiyono Akademisi Fakultas Hukum Unila mengatakan, ini adalah suatu hal yang aneh. Karena seorang Gibran Rakabuming Raka, belum cukup syarat dimana usianya masih 35tahun.

 

“Suatu hal yang dipaksakan, meskipun sudah banyak-banyak isu dan beberapa Elit Gerindra baik pusat maupun Gerindra di daerah salah satu Cawapres Prabowo adalah Gibran,” ujarnya.

Baca Juga :  KPU Lampung Gelar Doa Bersama untuk Kelancaran Pilkada Serentak 2024

 

Jika dikaitkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan diumumkan beberapa hari kedepan, syarat sebagai Cawapres adalah 35 tahun. Jika peristiwa ini benar, ini adalah suatu pengkondisian Gibran sebagai Cawapres.

 

“Karena ini bukan kewenangan MK, lebih ke pembuat Undang-undang, maka MK bukan lagi lembaga Konstitusi melainkan Perusak Konstitusi dan lembaga yang penuh dengan kepentingan politik,” katanya.

Baca Juga :  Bawaslu Pesawaran : Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2024 Sesuai Dengan Regulasi

 

Oleh karena itu, Hakim-hakim MK bukan lagi seorang Negarawan, dan lebih baik mundur. Karena Lembaga konstitusi bukan lagi menjaga Konstitusi, dan perusak Demokrasi di Indonesia.

 

“Kemungkinan kedepan kancah Politik di Indonesia ketika disahkan MK terkait persyaratan Cawapres diumur 35 tahun pemilu sudah dianggap selesai, sehingga potensi pemilu curang akan terjadi. Karena lembaga MK yang dimana menjadi lembaga sengketa pemilu sudah dimulai dengan meloloskan persyaratan Cawapres diumur 35 tahun,”pungkasnya.

Berita Terkait

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII
Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung
Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung
Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik
Isu PLt PK Golkar Bandar Lampung Menguat Usai Musda Batal
Peringati Hari Ibu ke 97 tahun 2025, DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung Gelar Penanaman Pohon
Jelang Musda, Eks Ketua Golkar Bandar Lampung Yuhadi Bicara Terbuka: Benny–Akbar–Rama Dinilai Paling Ideal Isi KSB
Berita ini 114 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 07:45 WIB

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata

Kamis, 19 Februari 2026 - 08:33 WIB

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII

Rabu, 18 Februari 2026 - 09:13 WIB

Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung

Minggu, 15 Februari 2026 - 15:19 WIB

Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung

Minggu, 15 Februari 2026 - 11:59 WIB

Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik

Berita Terbaru

Humaniora

Hak Insentif Nakes Sudah Dibayarkan

Kamis, 16 Apr 2026 - 20:51 WIB

Pemerintahan

Gestur Nanda–Antonius Picu Polemik

Kamis, 16 Apr 2026 - 20:39 WIB

Peristiwa

Wira Garden Perkuat Sistem Keamanan Pasca Insiden 1 April 2026

Kamis, 16 Apr 2026 - 20:18 WIB

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi berandalappung.com