Bawaslu Lampung Ungkap Modus Kampanye Pilkada 2024

- Jurnalis

Kamis, 3 Oktober 2024 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P.Panggar. Foto : Wildanhanafi/berandalappung.com

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P.Panggar. Foto : Wildanhanafi/berandalappung.com

Bandar Lampung (berandalappung.com) – Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, mengungkapkan berbagai modus yang digunakan tim kampanye calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kampanye yang berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024 ini memunculkan sejumlah taktik dalam memanfaatkan celah aturan kampanye.

“Salah satu modusnya adalah penyelenggaraan pasar murah. Meskipun diperbolehkan, sering kali anggota Dewan memborong barang dan membagikannya dengan label pasar murah. Ini masih dalam batas aturan, namun tujuannya politis,” jelas Iskardo pada Kamis, (3/10/2024).

Selain itu, menurut Iskardo, salah satu praktik yang sering dilakukan adalah konsolidasi dengan kepala desa. Meskipun aturan melarang keterlibatan aparat desa dalam politik, pelanggaran semacam ini sering terjadi.

Baca Juga :  Janji Kenaikan Gaji Guru oleh Presiden Prabowo, Syukron Muchtar: Komitmen Akan Kami Awasi hingga Tuntas

“Kepala desa yang terlibat dapat dihukum hingga tiga tahun, namun sering kali mereka bersembunyi atau tidak terdeteksi,” tambahnya.

Iskardo menegaskan pentingnya kesadaran bersama untuk menjaga integritas kampanye agar Pilkada melahirkan pemimpin yang berintegritas.

“Pengawasan ketat saja tidak cukup. Perlu ada kesadaran dari semua pihak untuk mematuhi aturan agar demokrasi kita berjalan lebih baik,” ujarnya.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Lampung menempati peringkat kedua secara nasional dalam hal politik uang, di bawah Maluku Utara.

Baca Juga :  Siaran Kacau, KPU Way Kanan Dinilai Abaikan Kualitas Transparansi Publik

“Survei menunjukkan 61 persen masyarakat siap menerima imbalan uang politik. Ini tantangan besar bagi kita,” kata Iskardo.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menolak politik uang.

“Permintaan politik uang tinggi bukan hanya karena calon yang menawarkan, tapi juga karena ada permintaan dari masyarakat. Edukasi yang melibatkan Bhabinkamtibmas sangat diperlukan,” jelasnya.

Meskipun demikian, Iskardo optimis bahwa demokrasi di Lampung bisa berjalan lebih baik jika dimulai dari sekarang.

“Kita masih memiliki harapan untuk memperbaiki demokrasi, terutama di Pilkada 2024. Lampung bisa menjadi contoh yang baik untuk daerah lain,” pungkasnya.

Berita Terkait

Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi
Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII
Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung
Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung
Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik
Isu PLt PK Golkar Bandar Lampung Menguat Usai Musda Batal
Peringati Hari Ibu ke 97 tahun 2025, DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung Gelar Penanaman Pohon
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 14:13 WIB

Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi

Minggu, 12 April 2026 - 07:45 WIB

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata

Kamis, 19 Februari 2026 - 08:33 WIB

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII

Rabu, 18 Februari 2026 - 09:13 WIB

Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung

Minggu, 15 Februari 2026 - 15:19 WIB

Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung

Berita Terbaru

Mahasiswa

Ketika Kampus Lupa Mengajarkan Batas

Minggu, 19 Apr 2026 - 08:48 WIB

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi berandalappung.com