Bandar Lampung (berandalappung.com) – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Demokrasi Perwakilan” di Balai Wartawan PWI Lampung Sofian Akhmad pada Jumat (20/12/2024).
Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama: Topan Indra Karsa, Dosen Hukum UTB Lampung; Rudy, Guru Besar Universitas Lampung (Unila); dan Candrawansyah, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung.
Mereka membahas konsep dan implementasi demokrasi perwakilan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam konteks sosial, hukum, dan politik.
Candrawansyah menyoroti potensi kemunduran demokrasi jika mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Dinamika yang akan terjadi di masa depan menunjukkan ancaman besar. Salah satunya adalah jika kotak kosong menang dalam pilkada, maka pemilihan ulang harus dilakukan. Namun, jika kepala daerah dipilih DPRD, pemenang otomatis ditentukan tanpa adanya keterlibatan rakyat,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi dampak buruk dari perubahan mekanisme tersebut terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Jika pilkada dipilih oleh DPRD, akan ada banyak pegawai di KPU dan Bawaslu yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, ini mencerminkan gagalnya kaderisasi di tubuh partai politik,” tambah Candrawansyah.
Menurutnya, pemilihan melalui DPRD adalah bentuk nyata dari kemunduran demokrasi.
“Keputusan seperti ini tidak hanya mematikan partisipasi publik, tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Kita harus melawan segala upaya yang mengancam esensi demokrasi perwakilan,” tandasnya.
Diskusi ini diikuti oleh mahasiswa, akademisi, dan wartawan yang antusias membahas tema tersebut.
Sementara itu Ketua Panitia Septa, menyatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga demokrasi yang sehat.
“Kita harus terus kritis terhadap kebijakan yang dapat melemahkan demokrasi, demi masa depan bangsa yang lebih baik,” tutupnya.
Melalui diskusi ini, diharapkan semakin banyak pihak yang terlibat dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan segelintir elite politik.
