Bandar Lampung (berandalappung.com) – Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Satria Prayoga, menyoroti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pringsewu terkait kasus kampanye Sujadi di tempat ibadah yang dianggap tidak melanggar aturan.
“Keputusan ini berpotensi menjadi yurisprudensi atau rujukan bagi calon kepala daerah di seluruh Indonesia untuk berkampanye di tempat ibadah,” papar Satria Prayoga kepada berandalappung.com pada Jum’at (15/11/2024).
Satria menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memutus kasus ini, mengingat sumber-sumber hukum di Indonesia mencakup hukum materil dan formil.
Hukum materil, seperti Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, menyediakan landasan filosofis, sementara hukum formil meliputi undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.
Putusan Bawaslu Pringsewu, kata Satria, dapat berfungsi sebagai yurisprudensi yang dijadikan acuan oleh masyarakat dan calon kepala daerah lainnya.
Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran, Bawaslu berperan layaknya hakim (quasi peradilan). Karena itu, keputusan mereka memiliki implikasi hukum yang luas.
Jika Bawaslu Pringsewu menyatakan kampanye di tempat ibadah tidak melanggar aturan, maka keputusan tersebut berpotensi dijadikan landasan bagi calon-calon kepala daerah lain untuk melakukan hal serupa.
Satria juga menyoroti kemungkinan kurangnya pemahaman komisioner Bawaslu terhadap Undang-Undang Pilkada dan aturan turunannya.
Menurutnya, latar belakang pendidikan yang tidak berfokus pada hukum dapat mempengaruhi pemaknaan terhadap unsur-unsur hukum yang mendasari kasus ini, termasuk motif dan niat dalam tindakan kampanye.
“Jika tindakan kampanye di tempat ibadah ini dibiarkan tanpa sanksi tegas, hal tersebut dapat memberi sinyal bahwa kampanye di tempat ibadah dibolehkan. Ini menciptakan preseden baru di mana calon kepala daerah dapat memperkenalkan pasangan, visi-misi, dan program mereka di tempat ibadah,” ujarnya.
Dengan demikian, Satria berharap agar Bawaslu lebih berhati-hati dalam menetapkan keputusan yang memiliki dampak luas terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.
