Bawaslu Lampung Ungkap Modus Kampanye Pilkada 2024

- Jurnalis

Kamis, 3 Oktober 2024 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P.Panggar. Foto : Wildanhanafi/berandalappung.com

Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P.Panggar. Foto : Wildanhanafi/berandalappung.com

Bandar Lampung (berandalappung.com) – Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, mengungkapkan berbagai modus yang digunakan tim kampanye calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kampanye yang berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024 ini memunculkan sejumlah taktik dalam memanfaatkan celah aturan kampanye.

“Salah satu modusnya adalah penyelenggaraan pasar murah. Meskipun diperbolehkan, sering kali anggota Dewan memborong barang dan membagikannya dengan label pasar murah. Ini masih dalam batas aturan, namun tujuannya politis,” jelas Iskardo pada Kamis, (3/10/2024).

Selain itu, menurut Iskardo, salah satu praktik yang sering dilakukan adalah konsolidasi dengan kepala desa. Meskipun aturan melarang keterlibatan aparat desa dalam politik, pelanggaran semacam ini sering terjadi.

Baca Juga :  Resmi Dilantik, Komisioner Baru KPU Way Kanan Siap Kawal Pilkada 2024

“Kepala desa yang terlibat dapat dihukum hingga tiga tahun, namun sering kali mereka bersembunyi atau tidak terdeteksi,” tambahnya.

Iskardo menegaskan pentingnya kesadaran bersama untuk menjaga integritas kampanye agar Pilkada melahirkan pemimpin yang berintegritas.

“Pengawasan ketat saja tidak cukup. Perlu ada kesadaran dari semua pihak untuk mematuhi aturan agar demokrasi kita berjalan lebih baik,” ujarnya.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024, Lampung menempati peringkat kedua secara nasional dalam hal politik uang, di bawah Maluku Utara.

Baca Juga :  Galeri dan Kafe Ruang UMKM Lampung Diresmikan, Purnama Wulan Sari Ajak Perempuan UMKM Jadi Inspirasi di Hari Kartini 2025

“Survei menunjukkan 61 persen masyarakat siap menerima imbalan uang politik. Ini tantangan besar bagi kita,” kata Iskardo.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk menolak politik uang.

“Permintaan politik uang tinggi bukan hanya karena calon yang menawarkan, tapi juga karena ada permintaan dari masyarakat. Edukasi yang melibatkan Bhabinkamtibmas sangat diperlukan,” jelasnya.

Meskipun demikian, Iskardo optimis bahwa demokrasi di Lampung bisa berjalan lebih baik jika dimulai dari sekarang.

“Kita masih memiliki harapan untuk memperbaiki demokrasi, terutama di Pilkada 2024. Lampung bisa menjadi contoh yang baik untuk daerah lain,” pungkasnya.

Berita Terkait

Politik Harus Hadir dengan Kepedulian Nyata, Firmansyah di Idul Adha PAN Bandar Lampung
Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah
Selamat, Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan A. Rozak Berhasil Ciptakan Dinasti Golkar di Kabupaten Tulang Bawang Pilih Anak Kandung Jadi Ketua
Suara Anak Muda Bergema di IIB Darmajaya, Verrel Minta Bijak Bermedia Sosial
Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi
Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII
Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Mei 2026 - 14:05 WIB

Politik Harus Hadir dengan Kepedulian Nyata, Firmansyah di Idul Adha PAN Bandar Lampung

Rabu, 20 Mei 2026 - 12:28 WIB

Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah

Jumat, 1 Mei 2026 - 11:42 WIB

Selamat, Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan A. Rozak Berhasil Ciptakan Dinasti Golkar di Kabupaten Tulang Bawang Pilih Anak Kandung Jadi Ketua

Jumat, 24 April 2026 - 19:06 WIB

Suara Anak Muda Bergema di IIB Darmajaya, Verrel Minta Bijak Bermedia Sosial

Minggu, 19 April 2026 - 14:13 WIB

Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi

Berita Terbaru

Opini

Ryacudu

Kamis, 4 Jun 2026 - 12:45 WIB

Opini

Peringatan untuk Nanik S. Deyang: Jangan Diulangi

Kamis, 4 Jun 2026 - 11:22 WIB

Opini

Anak-Anak Muda Statistik

Kamis, 4 Jun 2026 - 09:34 WIB

Pemerintahan

Tidak Transparan di BKD Lampung ada 17 Pejabat Dilantik Diam-Diam

Kamis, 4 Jun 2026 - 07:29 WIB