Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung telah menjangkau sekitar 2,7 juta penerima sejak diluncurkan setahun lalu. Meski demikian, realisasi aktif hingga kini baru menyentuh sekitar 1 juta anak sekolah.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Demokrat Deni Ribowo mengatakan, MBG dirancang untuk memastikan kesetaraan gizi bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang sosial.
“Anak pejabat, wartawan, buruh semua harus mendapat kualitas gizi yang sama di sekolah,” kata Deni Ribowo di ruang kerjanya, Senin (19/1).
Ia mengakui, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama terkait ketersediaan dan kualitas bahan baku.
Pada awal pelaksanaan, kata dia, sempat terjadi pelanggaran di Lampung Utara yang telah ditindak tegas dan menjadi pelajaran bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Deni, MBG tidak sekadar program pemerintah, tetapi menyangkut keselamatan dan masa depan anak-anak. “Ini bukan bisnis. Ini soal memberi makan dan minum manusia, bahkan bisa disebut sebagai amal jariah,” ujarnya.
Hingga saat ini, dari target 795 SPPG di Lampung, sebanyak 712 unit telah terealisasi. Namun, peningkatan layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku lokal.
Pemerintah mendorong agar pasokan sayur, buah, beras, dan ikan berasal dari wilayah sekitar SPPG, khususnya dari Lampung. Ia menegaskan, pengawasan harus diperketat dengan melibatkan sekolah dan puskesmas setempat.
Jika ditemukan SPPG yang tidak menjalankan program sesuai petunjuk teknis dan membahayakan keselamatan anak, Deni meminta agar unit tersebut ditutup dan diganti.
“Keselamatan anak adalah hukum tertinggi. Mereka tunas bangsa dan penopang Indonesia Emas 2045,” tandas Deni Ribowo.
