“LSM L@pakk Bongkar Dugaan Pemborosan Dinas Perizinan Lampung Selatan, Inspektorat Diminta Bertindak”

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 7 Juli 2025 - 14:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

“LSM L@pakk Bongkar Dugaan Pemborosan Dinas Perizinan Lampung Selatan, Inspektorat Diminta Bertindak”

 

berandalappung.com — Kalianda, dalam kondisi keuangan negara yang tengah dihimpit defisit, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Selatan justru diduga menghamburkan anggaran. Indikasi pemborosan ini disampaikan dengan tajam oleh LSML@pakkProvinsi Lampung.

Nova Handra, Ketua LSM L@pakk, menyebut DPMPTSP Lampung Selatan sebagai salah satu instansi dengan belanja paling janggal dan terkesan boros di antara OPD sejenis di seluruh Lampung. Ia menyoroti pos belanja “kawat/faksimili, internet, dan TV berlangganan” yang mencapai Rp864 juta. “Ini anggaran fasilitas komunikasi atau hiburan yang terlalu mewah untuk ukuran dinas pelayanan,” ujarnya, Senin (7/7/2025).

Baca Juga :  Siswa SMP Tewas Dibacok, Polresta Bandar Lampung Tangkap 6 Pelaku, 2 Buron

Tak hanya itu, belanja jasa energi keamanan juga menimbulkan pertanyaan. Dinas tersebut mengalokasikan Rp225 juta untuk tenaga keamanan, ditambah Rp26,4 juta khusus untuk petugas keamanan non-PNS.

“Apa memang dinas ini menghadapi ancaman besar? Kenapa tidak memanfaatkan Satpol PP yang sudah ada?” sindir Nova.

Ironisnya, kantor DPMPTSP Lampung Selatan menjadi satu-satunya kantor pemerintahan daerah yang menerapkan parkir elektronik dimana tamu yang datang wajib membayar.

Namun, belum ada kejelasan mengenai mana pendapatan dari parkir tersebut yang disetorkan. “Transparansinya nol. Apakah masuk ke kas daerah atau malah bocor?” tegas Nova.

Atas berbagai kejanggalan tersebut, LSM L@pakk mendesak Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan untuk tidak menutup mata.

Baca Juga :  Akar Lampung Bongkar Dugaan Bancakan CSR BI, Desak KPK Seret Marwan, Junaidi, dan Bupati Lamtim Ela Nuryamah

Pemeriksaan terhadap seluruh pos anggaran DPMPTSP dinilai mendesak dan penting demi menjaga akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

“Jangan sampai Inspektorat hanya jadi pemadam kebakaran setelah semuanya terbakar,” pungkas Nova.

Editor : Alex Buay Sako

Berita Terkait

PERADI Bandar Lampung Gelar Halal Bihalal, H. Marindo Kurniawan Sampaikan Amanah Gubernur
Sekjend Laskar Lampung Desak Evaluasi Total PTPN 7 Padangratu Puluhan Tahun Beroperasi, Rakyat Tak Dapat Apa-Apa
Skandal SPAM Pesawaran Mengguncang Kerugian Negara Dipersoalkan, Advokat Serang ‘Cacat Logika Hukum’
Praperadilan Sudah Mengikat, PH Darussalam Desak Polisi Segera Limpahkan Kasus Nuryadin
Pencairan Gaji Guru PAI ke 13 dan 14 Dimintai Setoran?
Dinilai Lambat Usut Kasus Proyek SPAM, Kajari Tanggamus Subari Kurniawan: “Kami Masih Bekerja dan Terus Dalami”
Pledoi Eks Kadiv HK: Rizal Sutjipto Dinilai Tak Bisa Dipidana
Sidang Dugaan Pemerasan Oknum LSM, Saksi Sebut Tidak Ada Permintaan Uang dari Terdakwa
Berita ini 67 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 21:09 WIB

Sekjend Laskar Lampung Desak Evaluasi Total PTPN 7 Padangratu Puluhan Tahun Beroperasi, Rakyat Tak Dapat Apa-Apa

Selasa, 31 Maret 2026 - 07:54 WIB

Skandal SPAM Pesawaran Mengguncang Kerugian Negara Dipersoalkan, Advokat Serang ‘Cacat Logika Hukum’

Rabu, 25 Maret 2026 - 20:05 WIB

Praperadilan Sudah Mengikat, PH Darussalam Desak Polisi Segera Limpahkan Kasus Nuryadin

Kamis, 19 Maret 2026 - 17:10 WIB

Pencairan Gaji Guru PAI ke 13 dan 14 Dimintai Setoran?

Rabu, 18 Maret 2026 - 11:15 WIB

Dinilai Lambat Usut Kasus Proyek SPAM, Kajari Tanggamus Subari Kurniawan: “Kami Masih Bekerja dan Terus Dalami”

Berita Terbaru

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi berandalappung.com