Lampung Tengah (berandalappung.com) – Suhu politik mendekati Pemilihan Bupati Lampung tengah mulai memanas, Hal tersebut ditandai dengan pernyataan pemerhati politik dan pemerintahan daerah Rosim Nyerupa, S.I.P.
Rosim – sapaan akrab – mengatakan program pemberian insentif Babinsa, Bhabinkamtibmas paslon nomor urut 2 Ardito Wijaya – I Komang Koheri tidak realistis. Hal ini disebabkan oleh adanya temuan BPK RI saat program tersebut berjalan tahun 2021 lalu.
“Mengapa saya katakan beliau (Ardito) seperti tidak memahami aturan dan terlalu membual janji kepada masyarakat, karena diakan Wakil Bupati yang mendampingi Bupati Musa Ahmad pada saat itu. Seharusnya dia tahu mengapa insentif itu tidak lagi diberikan lagi, Karena hal itu menjadi temuan pihak BPK RI. Masa temuan BPK dijadikan program lagi, Kan gak mungkin,” Kata mantan aktivis mahasiswa itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun pernyataan itu dibantah oleh Amir Faisal Sanjaya juru bicara Ardito – Koheri. Amir menepis bahwa pernyataan Rosim diibaratkan bagai menepuk air di dulang. Mereka tidak terima karena Rosim dianggap menghina Paslon nomor urut 2 tersebut. Amir menyebut Insentif Babinsa, Bhabinkamtibmas, Marbot, Guru ngaji dan Guru honor Era Pairin Bisa, Zaman Musa Hilang.
“Harusnya Musa selaku Paslon nomor urut 01 memberi pemahaman tentang statmen tersebut. Namun jika dengan sengaja tidak ingin membenahi, artinya Musa selaku Incumbent memang tidak mau memberikan insentif terhadap babinkamtibmas, Babinsa, marbot masjid, dan guru agama. Padahal mereka harus dapat perhatian lebih, atas kerja keras mereka. Kami pastikan, jika mas Ardito Wijaya yang menjadi bupatinya program ini kami akan dianggarkan sesuai janji kampanye,” ujar Amir Sanjaya.
Menanggapi hal itu Rosim mengatakan selaku juru bicara, Amir Faisal dianggap gagal paham.
“Mereka kok tidak memahami ya ?. Saya berkeyakinan bahwa Ardito sebagai wakil Bupati sangat memahami kondisi 3 tahun sekian saat menjabat, Jangan menutup mata dan hati dong. Tahun 2020 Musa Ahmad jadi bupati dihadapkan dengan situasi Covid-19, dimana anggaran banyak yang kena revocusing dan fokus penanganan Covid-19. Jangankan pemerintah, kita selaku masyarakat saja paham bagaimana dampak Covid-19 ini terhadap keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah sehingga berdampak terhadap realisasi anggaran susai dengan program yang telah direncanakan. Kemudian setelah Pandemi Covid-19, Pemda dihadapkan dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 yang mengharuskan 20 persen anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.” Jelas Rosim Nyerupa.
Dengan kondisi ini, Pemerintah Daerah sudah barang tentu dituntut harus mampu memanage keuangan daerah agar tidak terjadi pemborosan anggaran sehingga semua aspek pembangunan baik sufrastruktur maupun infrastruktur bisa terlaksana meskipun terkendali dengan situasi saat itu.
“Berkenaan dengan isu hilangnya insentif marbot dan guru ngaji yang dihilangkan itu sebagaimana dikatakan Amir Faisal juru bicara Ardito Koheri tidak dibenarkan. Kenapa ? Karena insentif itu masih bergulir hanya saja jadi kewenangan pemerintah desa melalui Anggaran Dana Desa (ADD) dan itu dibenarkan secara aturan.” Imbuh pria kelahiran kampung Kelurahan Komering Agung itu.
Kenapa tidak dibebankan melalui APBD yang ada ditengah situasi keuangan yang sulit – lanjut Rosim – Sebagaimana dikatakan Rosim, Beban situasi Covid-19 selama 2 tahun ditambah adanya PMK 212 dimana mengharuskan postur pendidikan dan kesehatan harus sebesar 20 persen, Mendesak pemimpin kita harus berfikir cerdas, Sehingga terjadi pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung.
“Tidak ada pemimpin yang mau rakyatnya sengsara, Pemimpin bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya kok. Terkait insentif Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Tahun 2021 lalu terjadi temuan BPK RI, Oleh karena itu kemudian ditiadakan. Lalu mau kita paksakan untuk tetap digulirkan ?, Ya tidak bisa. Kita harus manut apa yang jadi catatan BPK, Karena yang dikelola ini uang negara bukan uang pribadi. Pengelolaan keuangan negara inikan ada pengawasan yaitu Badan Pemeriksaan Daerah. Diera Bupati Musa, Lampung Tengah ini daerah terbaik di Lampung dalam pengelolaan keuangan daerah dan peringkat ke 2 se Indonesia loh. Jika ada yang mengatakan, Buktinya didaerah lain masih ada yang berjalan, Kan objek penilaian masing-masing daerah tentu berbeda. Kemudian Linmas masih terus bergulir. Guru ngaji, Marbot juga masih berjalan dizaman Bupati Musa ?. Bohong Amir itu,” papar Rosim.
Aktivis Pemuda Lampung Tengah itu menambahkan bahwa ditengah situasi Covid-19 dan PMK 212, Pemerintah Daerah harus cakap dalam mengelola anggaran sehingga semua aspek pembangunan dapat berjalan sesuai perencanaan.
“Kita sangat memahami bagaimana pemerintah didorong harus cakap dalam mengelola APBD dengan postur yang ada sehingga semua aspek bisa berjalan baik itu Insfrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, pemerintahan dll bahkan sebanyak 3 ribu sekian guru PPPK yang dibebankan ke pemerintah daerah untuk membayarnya. Dan ini tidak hanya terjadi di Lampung Tengah saja, Tapi didaerah lain juga merasakan dampak Covid-19 dan PMK 212 ini. Perlu diketahui, 3 sekian tahun di 2024 kepemimpinan musa tidak ada yang namanya para pamong, tunjangan pegawai, pengerjaan proyek begitu juga dengan hal lainnya, tidak ada yang namanya tidak terbayar. Mungkin kita melihat diderah lain, ada yang tertunda pembayarannya. Lampung Tengah masih bisa menepuk dada diantara daerah lainnya.” Jelasnya.
Ia menambahkan, 3 tahun sekian dengan kondisi Covid-19 dan PMK 212 tidaklah cukuplah untuk membangun Lampung Tengah yang luas ini, Kabupaten terluas dengan jumlah penduduk terbanyak di Lampung ini
“Hanya Aladin dan Lampunya saja yang bisa membangun dalam semalam. Pemerintah bukan Aladin masalahnya, Kalau Amir Faisal Sanjaya punya Lampu Aladin coba minjem dulu. Biar dalam sekejap, Semua permasalahan Kabupaten Lampung Tengah bisa terselesaikan dalam satu malam,” kata Rosim Jum’at (4/10/2024).
Kepemimpinan Bupati Musa Ahmad telah banyak melalukan berbagai terobosan ditengah masa sulit dihadapi, Sejumlah Prestasi berhasil ditorehkan Kepemimpinan Musa Ahmad selama menjadi Bupati Lampung Tengah, Selain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kepemimpinan Musa Ahmad, juga menuai prestasi dibidang pertanian, pendidikan, keamanan, pelayanan publik dan pembangunan insfratruktur serta pengentasan kemiskinan.
“Kemudian di tahun 2024 ini, dibidang pendidikan, Bupati Musa Ahmad telah memberikan bantuan seragam gratis diperuntukkan bagi siswa baru SD dan SMP sebanyak 5 ribu stell diberikan, Hal ini sebagai salah satu bentuk perhatian Bupati Musa terhadap generasi penerus bangsa. Belum lagi penuntasan Islamic Centre, Sehingga tahun 2025 dapat digunakan bagi para jamaah haji Lamlung Tengah. Pembangunan Puskesmas pembantu 11 unit, untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan sampai ke kampung-kampung. Saat ini Kabupaten Lampung tengah telah meraih predikat UHC (Universal Health Coverage), dimana setiap masyarakat mendapatkan pelayanan gratis di Puskes dan RSUD Demang Sepulau Raya,” tutup Rosim Nyerupa.