Bandar Lampung (berandalappung.com) – Di sebuah negeri bernama Negeri Suara, ada sebuah lembaga bernama Pengawas Ketertiban Suara (PKS).
Tugas mereka mulia, menjaga agar semua warga bisa menyampaikan suara dengan adil dan bebas.
Setiap lima tahun, negeri ini diguncang oleh pesta besar bernama Pemilihan Agung (PA), di mana para calon pemimpin bersaing merebut hati rakyat.
Setelah itu, giliran Pemilihan Kecil (PK) untuk memilih pemimpin daerah.
PKS bekerja keras siang dan malam, memastikan tak ada kecurangan, tak ada permainan kotor, dan semua berjalan sesuai aturan.
Namun, setelah hiruk-pikuk Pemilihan selesai, kantor PKS mendadak sunyi.
“Pak Darto, ini data laporan terakhir sudah saya kirim ke pusat,” ujar Lina, staf muda PKS, sambil menyerahkan sebuah map tebal.
Darto, yang menjabat sebagai ketua PKS, hanya mengangguk. Ia melirik kalender di meja kerjanya.
Sudah bulan ke-12, tahun Pemilihan Agung sudah berlalu beberapa bulan lalu, dan kini masa tenang menjelang Pemilihan Kecil masih jauh. Kantor PKS pun menjadi tempat yang sunyi.
“Jadi, ngapain kita sekarang, Pak?” tanya Lina sambil memandangi tumpukan kertas di mejanya yang semakin menipis.
“Kita tunggu tugas berikutnya,” jawab Darto datar, sambil menyesap kopi yang sudah dingin.
“Tapi tugas berikutnya kapan, Pak? Dua tahun lagi?” Lina mencoba menahan tawa kecilnya.
Darto tersenyum tipis. “Ya, begitulah ritme kerja kita. Di antara Pemilihan, kita menjaga kewibawaan lembaga. Jangan lupa, kita lembaga penting.”
Namun, Lina tahu bahwa menjaga kewibawaan lembaga sering kali berarti bermain catur di ruang belakang atau menghadiri seminar tanpa isi.
Pernah suatu hari, ia melihat rekan-rekannya sibuk memotong kertas warna-warni untuk menghias papan pengumuman, hanya untuk “meramaikan suasana”.
Di sisi lain, masyarakat mulai bertanya-tanya tentang keberadaan PKS setelah pesta Pemilihan selesai.
“PKS itu masih ada, ya? Kukira bubar setelah Pemilihan selesai,” celetuk seorang tukang ojek di warung kopi.
“Iya, mereka ngapain sih kalau gak ada Pemilihan?” balas pelanggan lainnya.
Darto mendengar obrolan ini suatu sore ketika ia mampir membeli gorengan. Ia tak marah, hanya menghela napas panjang.
Ia tahu, itulah kenyataan yang harus dihadapi lembaga seperti PKS. Di masa Pemilihan, mereka dielu-elukan sebagai pahlawan demokrasi.
Namun setelah itu, mereka seperti hantu: ada tapi tak terlihat.
Untuk mengisi waktu, PKS mencoba berbagai cara agar tetap relevan.
Mereka pernah mengadakan lomba memasak, seminar literasi demokrasi yang hanya dihadiri beberapa mahasiswa, hingga membuat video animasi tentang pentingnya suara rakyat.
Tapi tetap saja, gaung mereka hilang di tengah kesibukan masyarakat yang lebih peduli pada harga sembako dan sinetron terbaru.
Suatu hari, Lina mendekati Darto dengan raut wajah penuh semangat.
“Pak, bagaimana kalau kita bikin program edukasi tentang demokrasi untuk anak-anak? Kita keliling sekolah, kasih materi yang menarik!”
Darto tersenyum lelah. “Ide bagus, Lina. Tapi, anggaran kita sudah habis untuk bikin kalender dan mug tahun ini.”
Lina hanya bisa mengangguk, kecewa.
Di penghujung hari, Darto menatap ruangkantor yang kosong.
Ia tahu, PKS selalu akan menjadi lembaga yang hanya diingat saat Pemilihan tiba. Tapi ia juga sadar, itu sudah takdir mereka.
Dan begitulah, PKS menunggu. Menunggu suara rakyat kembali membahana. Hingga saat itu tiba, mereka tetap ada, meski hanya menjadi bayang-bayang dari pesta demokrasi yang sesungguhnya.
