LaNyalla sampaikan oligarki sebabkan ketidakadilan sosial

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 10 Oktober 2021 - 10:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (layar) memberi kuliah umum untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES), Sabtu (9/10/2021). ANTARA/HO-Dokumentasi Ketua DPD RI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (layar) memberi kuliah umum untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES), Sabtu (9/10/2021). ANTARA/HO-Dokumentasi Ketua DPD RI

Jakarta  – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berpendapat ekonomi yang dikuasai oleh oligarki atau kelompok elite tertentu menyebabkan keadilan sosial sulit terwujud di Indonesia.

“Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Kemudian, oligarki beroperasi dalam rangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik,” kata LaNyalla saat menyampaikan kuliah umum untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

LaNyalla, pada acara bertajuk “Aktualisasi Nilai Kebangsaan dalam Merajut Kebhinekaan”, menyampaikan ketidakadilan sosial terlihat pada berbagai masalah kemiskinan dan ketimpangan yang saat ini masih terjadi di hampir seluruh daerah tanah air.

“Dari perjalanan ke daerah-daerah Indonesia tersebut, saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama? Mulai dari sumber daya alam yang terkuras sampai kemiskinan. Setelah saya petakan, akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan di hulu adalah ketidakadilan sosial,” terang Ketua DPD RI.

Oleh karena itu, ia berpendapat salah satu cara mencopot kekuasaan oligarki adalah lewat amendemen konstitusi negara UUD 1945. Pasalnya, konstitusi dan undang-undang membuka peluang bagi kelompok elite oligarki untuk menumpuk kekayaan dan menguasai sumber daya yang harusnya terdistribusi secara adil dan merata, terang LaNyalla.

Baca Juga :  Bacalon Bupati Pringsewu Adi Erlansyah Ikuti Fit And Proper Test di PDI

“Oleh karena itu, DPD RI berpendapat wacana amendemen perubahan kelima konstitusi kita harus jadi momentum melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD akan sekuat tenaga memperjuangkan itu,” tegas dia.

Oleh karena itu, LaNyalla menyampaikan ia rutin mendatangi kampus-kampus demi menggugah kesadaran para mahasiswa dan masyarakat.

“Kami ingin memantik pemikiran kaum terdidik dan cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik,” ujar LaNyalla. (antaranews.com)

Berita Terkait

PDIP Lampung Kritik Keras Jika Kebijakan Tak Pro-rakyat
Mimbar Demokrasi PDIP Lampung, Membangun Sinergi untuk Demokrasi yang Berkeadilan
Bupati Terpilih Lampung Utara, Hamartoni Ahadis: Demokrasi Harus Selaras Kerja Nyata
PDI Perjuangan Lampung Gelar Mimbar Demokrasi, Bahas Penguatan Demokrasi  
Wirahadikusumah soroti rendahnya partisipasi pemilih di Lampung
Golkar Lampung bentuk kepanitiaan musda, berikut strukturnya
Mirza-Jihan bakal dilantik 7 Februari 2025
Ketua AMSI Lampung Tegaskan Jurnalis Berperan Bantu Situasi Kondusif Pilkada
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 15:08 WIB

PDIP Lampung Kritik Keras Jika Kebijakan Tak Pro-rakyat

Sabtu, 18 Januari 2025 - 14:01 WIB

Mimbar Demokrasi PDIP Lampung, Membangun Sinergi untuk Demokrasi yang Berkeadilan

Sabtu, 18 Januari 2025 - 13:45 WIB

Bupati Terpilih Lampung Utara, Hamartoni Ahadis: Demokrasi Harus Selaras Kerja Nyata

Jumat, 17 Januari 2025 - 15:35 WIB

PDI Perjuangan Lampung Gelar Mimbar Demokrasi, Bahas Penguatan Demokrasi  

Kamis, 16 Januari 2025 - 21:41 WIB

Wirahadikusumah soroti rendahnya partisipasi pemilih di Lampung

Berita Terbaru

Sekertaris DPD PDIP Lampung Sutono beserta bendahara umum Kostiana disaat diwawancarai. Foto: Wildanhanafi/berandalappung.com

Nasional

PDIP Lampung Kritik Keras Jika Kebijakan Tak Pro-rakyat

Sabtu, 18 Jan 2025 - 15:08 WIB