berandalappung.com— Suatu fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di Unila, pihak Rektorat Universitas Lampung mulai perlahan mematikan dan memberangus kebebasan akademis di Universitas Lampung. Mengapa demikian?, karena dalam upaya pelaksanaan kebebasan akademis yang dilakukan oleh para mahasiswa sering kali dihalangi dan dipaksa untuk diberhentikan. Tak tanggung-tanggung bahkan aparat dari Kepolisian dan TNI pun turut serta membantu dalam hal ini.
Segala upaya kotornya untuk menghabisi diskusi-diskusi yang dilakukan di kampus, menandakan bahwa pihak rektorat tidak menjunjung tinggi kebebasan akademik sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 8 Ayat (3) UU 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang berbunyi “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi”.
Sudah jelas dalam pasal itu bahwa pihak kampus sudah sepatutnya melindungi dan memfasilitasi jika terjadi segala proses kebebasan akademis dan mimbar akademis. Yang dikatakan civitas akademika adalah dosen, mahasiswa, pejabat kampus, dan staff.
Saya rasa, tindakan rektorat ini sudah cukup menodai nama baik Unila untuk kesekian kalinya dan aku dapat katakan bahwa mereka cukup licik dalam upaya-upaya itu. Karena berdasarkan pengalaman aku dan kawan-kawan yang ingin melakukan diskusi, penyampaian pendapat dan konsolidasi kerap kali dihalangi oleh pihak keamanan kampus, dan bahkan beberapa tindakan pihak keamanan kampus menuju represifitas kepada kami.
Belum lagi haruskah setiap diskusi-diskusi kami didatangi intel-intel?. Aku dan kawan-kawan sudah tau jika tidak mungkin para aparat itu datang ke kampus kami tanpa adanya panggilan dari pihak kampus. Maka aku dapat menyatakan bahwa hari ini Pihak Rektorat Universitas Lampung tidak memiliki independensi.
Belum lagi kebebasan pers mahasiswa yang kian hari terkadang mengalami penekanan dari pihak kampus agar tidak mempublikasikan hal-hal yang berupa kebeneran. Jauh pada akhir tahun 2025, salah satu pers mahasiswa Fakultas Hukum juga mengalami intimidasi dari pihak dekanat agar menurunkan berita terkait tindakan asusila di Fakultas Hukum, padahal esensi daripada dipublikasikannya hal itu untuk menimbulkan kewarasan nalar dan kedewasaan mahasiswa agar tidak melakukan hal tersebut.
Segala bentuk upaya diskusi-diskusi yang akan dilakukan selalu saja dibatasi dengan adanya larangan-larangan dan segala bentuk birokrasi yang bertele-tele untuk kami hanya melakukan diskusi di lingkungan kampus kami, di rumah tempat kami aman. Saya cukup miris jika harus melihat tempatku menempuh pendidikan ini kian menjadi tempat yang tidak bisa melakukan diskusi, karena dari diskusi inilah mahasiswa dapat mendapatkan ide-ide yang dapat memajukan bangsa ini.
Kita harus sadar akan keadaan kampus kita saat ini, kampus yang hampir tidak memiliki kebebasan akademis. Bukan hanya saya yang berhak bersuara akan kebobrokan kampus kita, tapi seluruh civitas akademika di Universitas Lampung dapat bersuara. Jangan pernah takut untuk bersuara jika tidak kita mulai maka tidak ada perubahan.
Penulis : Mahbub Romzy Mahri, Mahasiswa FH Unila
Editor : Hengki Padangratu
