Bandar Lampung (berandalappung.com) – Provinsi Lampung, sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, memiliki catatan politik yang dinamis.
Pergantian gubernur dari Ridho Ficardo, Arinal Djunaidi, hingga kemungkinan Mirza sebagai pemimpin baru di periode berikutnya menjadi sorotan banyak pihak.
Hengki Irawan, seorang ahli pemberdayaan masyarakat, menganggap fenomena ini bukan hanya refleksi demokrasi, tetapi juga peluang bagi perbaikan pembangunan.
Era Ridho Ficardo (2014–2019)
Ridho Ficardo, yang sempat menjadi gubernur termuda, dikenal membawa semangat pembaruan melalui pembangunan infrastruktur, seperti pengembangan Jalan Tol Trans-Sumatera.
Langkah ini menjadi tonggak konektivitas Lampung dengan wilayah lain.
Namun, menurut Hengki, fokus besar pada infrastruktur membuat pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian.
“Meski pertumbuhan ekonomi naik, dampaknya tidak cukup dirasakan oleh masyarakat bawah,” ungkap Hengki.
Ia mencatat perlunya pendekatan lebih inklusif agar pembangunan fisik mampu memberdayakan rakyat secara langsung.
Masa Arinal Djunaidi (2019–2024)
Arinal Djunaidi memfokuskan kepemimpinannya pada sektor pertanian melalui program unggulan “Kartu Petani Berjaya.”
Tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan petani Lampung, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Namun, Hengki menilai, implementasi program tersebut masih menghadapi kendala besar di lapangan.
“Kartu Petani Berjaya memiliki potensi, tetapi masalah struktural di sektor pertanian seperti akses permodalan, pasar, dan teknologi masih belum teratasi,” ujarnya.
Selain itu, kritik terhadap tata kelola pemerintahan di era ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap Arinal menurun.
Hengki berpendapat, pola pergantian gubernur setelah satu periode mencerminkan tuntutan rakyat untuk perubahan yang lebih signifikan.
Menyongsong Kepemimpinan Mirza (2024 dan Seterusnya)
Nama Mirza yang mencuat sebagai kandidat kuat dalam Pilkada 2024 menghadirkan harapan baru.
Hengki menekankan pentingnya kesinambungan program pembangunan yang telah berjalan sambil membawa inovasi baru untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.
“Pemimpin Lampung ke depan harus mampu memadukan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegas Hengki.
Ia juga menggarisbawahi perlunya perhatian lebih pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal sebagai prioritas pembangunan.
Menurut Hengki, pembangunan fisik tanpa masyarakat yang berdaya hanya akan menjadi simbol tanpa manfaat nyata.
Ia berharap Mirza, seusai dilantik, dapat membawa pendekatan yang lebih inklusif dalam pembangunan.
Refleksi Pergantian Gubernur
Hengki memandang pergantian gubernur satu periode sebagai tanda demokrasi yang sehat.
Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi Lampung ke depan membutuhkan pemimpin yang visioner sekaligus mampu bekerja secara kolaboratif dengan masyarakat.
“Pergantian pemimpin harus menjadi momentum perbaikan nyata, bukan sekadar formalitas politik,” ujar Hengki menutup analisisnya.
Ia berharap, melalui kepemimpinan baru, Lampung dapat terus berkembang sebagai provinsi yang inklusif dan berdaya saing.
