BERANDALAPPUNG.COM – Bawaslu Kota Bandarlampung melaksanakan Rapat Koordinasi penyelesaian sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye di Hotel Novotel Bandarlampung, Sabtu (2/12/2023).
Ketua Bawaslu Bandarlampung Apriliwanda mengungkapkan, kegiatan ini dilaksanakan guna mempesiapkan para pengawas di tingkat kecamatan untuk menghadapi jika sengketa kedepannya.
“Para Panwascam jangan sampai tidak mengerti aturan main dan regulasi yang berlaku. Jangan sampai melanggar, sebab marwah Bawaslu adalah menjaga Integritas dan kode etik penyelenggara,” kata Apriliwanda.
“Mari bersama kita junjung setinggi- tingginya, demi Pemilu 2024 Jujur adil transfaran,”tukasnya.
Di Rakor kali ini Bawaslu Kota Bandarlampung tak tangung-tangung menghadirkan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Muhammad Tio Aliansyah yang menyampaikan materi Kode etik pelanggaran pemilu.
“Profesi menjadi penyelenggara pemilu itu jenjang karirnya hanya satu, memiliki kinerja dan Treak Record rekam jejak yang baik menjadi penyelanggara pemilu, ketika seorang penyelenggara pemilu memiliki catatan yang tidak baik, akan sulit untuk di terima,”tegas Daing Tio Sapaan akrabnya.
Tio juga menyampaikan bahwa ruang lingkup pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) mulai dari pelanggaran administrasi Pemilu, tindak pidana pemilu, sengketa administrasi pemilu, perselisihan hasil pemilu (PHP), dan non tahapan pemilu.
Tio Aliansyah menegaskan bahwa, seluruh pengawas pemilu harus betul-betul memahami aturan dalam menjalankan tugas. Hal ini untuk meminimalisir adanya pelanggaran dan sengketa.
“Pengawas harus memahami aturan, lebih paham dari yang diawasi. Landasan KEPP itu adalah berlandaskan hukum, jadi semua peraturan baik PKPU maupun Perbawaslu harus dipahami betul,” ujar Tio Aliansyah.
Sementara itu, turut hadir Ketua KPU Bandar Lampung Dedy Triadi yang menyampaikan materi tentang potensi sengketa antar peserta pemilu pada tahapan kampanye di kota setempat.
“Peserta pemilu harus patuh pada tahapan kampanye yang telah ditetapkan, jangan sampai melakukan kampanye di luar jadwal atau pada saat masa tenang, karena bisa mendapatkan sanksi,” tukas Dedy Triadi.
