PAD Pemprov Lampung Tahun 2024 Dinilai Terjun Bebas, Munir: Khususnya Terkait Tunda Bayar dan Defisit Anggaran

- Jurnalis

Minggu, 2 Maret 2025 - 14:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung di tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Bahkan dinilai terjun bebas.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung, Abdul Munir Haris, menyoroti sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur Lampung, khususnya terkait tunda bayar dan defisit anggaran.

Menurutnya, situasi ini bisa berdampak serius terhadap jalannya pemerintahan ke depan.

Munir menjelaskan bahwa dalam pembahasan Pansus, ditemukan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut politisi PKB Lampung itu bahwa dalam APBD Perubahan, target PAD 2024 ditetapkan sebesar Rp5,1 triliun, tetapi menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), realisasi yang dicapai hanya sekitar Rp3,3 triliun.

Baca Juga :  Resmi Menerima Surat Tugas, Umar Ahmad Mulai Mencari Koalisi untuk Pilgub Lampung 2024

“Jika angka ini benar, maka ada penurunan sekitar Rp466 miliar dibandingkan tahun 2023, di mana realisasi PAD mencapai Rp3,7 triliun. Artinya, target PAD kita tidak tercapai,” tegas Munir, usai rapat paripurna hasil laporan pansus LHP BPK RI, Senin (3/2/2025).

Selain itu, Munir juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin berat dengan adanya tunda bayar dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan, mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Sementara itu, target PAD tahun 2025 dipatok sebesar Rp4 triliun.

Baca Juga :  Tancap Gas, Mukti Shoheh Ambil Formulir Pendaftaran Calon Bupati Pesawaran

“Ini persoalan yang sangat serius. PAD adalah jantung keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Jika tidak dikelola dengan baik, maka pemerintahan ke depan bisa terganggu. Bagaimana infrastruktur bisa dibangun? Bagaimana mendukung petani dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jika keuangan daerah dalam kondisi seperti ini?” tegasnya.

Pansus DPRD Lampung meminta pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam pengelolaan keuangan, agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak menghambat kesejahteraan masyarakat.

Berita Terkait

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung
Saran Ringan untuk UU Politik 2029, Dari Anas Urbaningrum
Ujian Berat Menjaga Marwah Pers di Tengah Disrupsi Digital
Politik Harus Hadir dengan Kepedulian Nyata, Firmansyah di Idul Adha PAN Bandar Lampung
Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah
Selamat, Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan A. Rozak Berhasil Ciptakan Dinasti Golkar di Kabupaten Tulang Bawang Pilih Anak Kandung Jadi Ketua
Suara Anak Muda Bergema di IIB Darmajaya, Verrel Minta Bijak Bermedia Sosial
Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:15 WIB

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung

Senin, 14 September 2026 - 14:45 WIB

Saran Ringan untuk UU Politik 2029, Dari Anas Urbaningrum

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:22 WIB

Ujian Berat Menjaga Marwah Pers di Tengah Disrupsi Digital

Kamis, 28 Mei 2026 - 14:05 WIB

Politik Harus Hadir dengan Kepedulian Nyata, Firmansyah di Idul Adha PAN Bandar Lampung

Rabu, 20 Mei 2026 - 12:28 WIB

Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah

Berita Terbaru