Setahun Menyandang Status Tersangka, Kasus Sumpah Palsu H. Nuryadin Menggantung di Kejari Bandar Lampung

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 23 Juni 2026 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Setahun Menyandang Status Tersangka, Kasus Sumpah Palsu H. Nuryadin Menggantung di Kejari
Bandar Lampung

 

berandalappung.com— Teluk Betung, kepastian hukum dalam penanganan perkara dugaan sumpah palsu dan kejahatan menista dengan tersangka H. Nuryadin kini tengah diuji. Meski status tersangka telah disematkan lebih dari setahun lalu, berkas perkara pria tersebut hingga kini belum juga dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung.

Mandeknya pelimpahan kasus ini memantik reaksi keras dari Agus Bhakti Nugroho, S.H., M.H., penasihat hukum H. Darussalam selaku pelapor. Agus mendesak korps adhyaksa dan penyidik kepolisian untuk segera mengambil sikap tegas demi tegaknya keadilan.

“Kami berharap jaksa yang ditunjuk menangani perkara ini bisa segera menentukan sikap dan menyatakan berkas P21. Kasus ini harus segera dilimpahkan ke pengadilan agar ada kepastian hukum yang jelas bagi klien kami,” ujar Agus kepada wartawan di Bandar Lampung, Selasa, 23 Juni 2026.

Menguji Integritas Penegak Hukum

Penanganan perkara ini dinilai menjadi potret ujian integritas bagi penyidik Polresta Bandar Lampung maupun jaksa penuntut di Kejari Bandar Lampung. Menurut Agus, publik kini tengah menyoroti apakah aparat penegak hukum di wilayah tersebut mampu bertindak profesional tanpa pandang bulu.

Baca Juga :  Prahara di Talang Padang: Mengapa Pemkab Tanggamus Kehilangan Taring?

“Di mata hukum, kita semua sama. Tidak boleh ada satu pun pihak yang diistimewakan, merasa hebat, apalagi kebal hukum,” kata Agus menandaskan.
Ia menambahkan, tidak ada lagi alasan yuridis bagi kejaksaan untuk mengulur-ulur waktu. Terlebih, keabsahan proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap H. Nuryadin sudah diuji secara resmi melalui koridor hukum.

Benteng Praperadilan yang Kandas

Langkah perlawanan sempat dilakukan oleh H. Nuryadin melalui jalur praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Namun, upaya tersebut kandas.

Pada 24 Desember 2025, hakim tunggal Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., secara resmi menolak permohonan praperadilan H. Nuryadin. Putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian adalah sah demi hukum.

Agus menegaskan, putusan praperadilan bersifat mengikat dan wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk institusi kejaksaan. “Secara hukum, putusan pengadilan yang menyatakan penetapan tersangka itu sah tidak bisa dibatalkan. Jadi, tunggu apa lagi?” cetusnya.

Baca Juga :  ADP, BHP, BHR Dibayar Tahun Depan Ketua PERADI : Ini Masalah !

Mengadu ke Senayan

Imbas dari berlarut-larutnya penanganan perkara ini, pihak korban akhirnya mengetuk pintu parlemen. Agus mengaku telah melayangkan pengaduan resmi kepada Ketua Komisi III DPR-RI, Dr. Habiburakhman, S.H., M.H.

Langkah politik-hukum ini diambil dengan harapan legislatif dapat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap performa aparat penegak hukum di daerah.

“Kami meminta Komisi III DPR-RI memantau langsung kasus ini. Kami ingin memastikan proses hukum berjalan objektif, transparan, dan lurus sesuai undang-undang yang berlaku, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun,” pungkas Agus.

Editor : Alex Buay Sako

Berita Terkait

DPN PERADI Tunjuk Merli Yunita Sari sebagai Plt Ketua DPC Kota Agung
LBH Sejahtera Bersama Lampung Perkuat Akses Keadilan Lewat Pembinaan Posbankum
Tiga Kelurahan Disambangi LBH SBL, Tekankan Akses Bantuan Hukum
Kejati Lampung Perkuat Sinergi APH, Kawal Indeks Pembangunan Hukum
Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Terancam Pasal KUHP dan UU ITE
PN Kotabumi Tolak Praperadilan Delapan Tersangka Korupsi, Penyidikan Berlanjut
Usut Korupsi Dana BNPB, KPK Segera Surati Panglima TNI
Ahli Hukum Nilai Penetapan Delapan Tersangka Korupsi Polda Lampung Berdasar
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 17:54 WIB

DPN PERADI Tunjuk Merli Yunita Sari sebagai Plt Ketua DPC Kota Agung

Jumat, 6 November 2026 - 16:20 WIB

Tiga Kelurahan Disambangi LBH SBL, Tekankan Akses Bantuan Hukum

Rabu, 4 November 2026 - 16:57 WIB

Kejati Lampung Perkuat Sinergi APH, Kawal Indeks Pembangunan Hukum

Selasa, 3 November 2026 - 21:53 WIB

Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Terancam Pasal KUHP dan UU ITE

Senin, 19 Oktober 2026 - 14:55 WIB

PN Kotabumi Tolak Praperadilan Delapan Tersangka Korupsi, Penyidikan Berlanjut

Berita Terbaru

Politik

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung

Minggu, 15 Nov 2026 - 10:15 WIB