Ketat Ikat Pinggang Salah Tempat, di Ruang Parlemen atau Dirakyat
berandalappung.com— Jakarta, dua pimpinan DPR menerima belasan kepala daerah yang tergabung dalam APKASI. Mengeluhkan efek domino efisiensi anggaran pusat terhadap keuangan daerah.
Ruang rapat pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, Senayan, Jumat siang, 24 Juli lalu, mendadak dipenuhi riuh suara para kepala daerah. Siang itu, belasan bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) datang membawa satu persoalan krusial yang belakangan bikin pusing kepala dan itu anggaran dari pusat.
Dipimpin Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, rombongan bupati ini diterima langsung oleh dua Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Agenda mereka tunggal: menumpahkan kekhawatiran soal kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi melumpuhkan roda pembangunan di daerah.
“APKASI berharap kebijakan efisiensi anggaran ke depan tetap memberi ruang bagi daerah untuk menjaga kualitas layanan dasar,” ujar Bursah, yang juga menjabat Bupati Lahat, usai pertemuan.
Layanan dasar yang dimaksud Bursah tak main-main: sektor pendidikan, kesehatan, hingga proyek infrastruktur yang kini terancam tersendat akibat pengetatan fiskal.
Di balik pintu tertutup, para bupati secara bergantian membeberkan realita lapangan.
Kebijakan efisiensi yang digulirkan pemerintah pusat menempatkan pemerintah kabupaten dalam posisi buah simalakama. Di satu sisi mereka dituntut menjaga ritme pembangunan, namun di sisi lain kantong kas daerah kian menipis.
Sejumlah kepala daerah tampak hadir dalam rombongan tersebut, antara lain:
1. Bupati Bandung Dadang Supriatna
2. Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda
3. Bupati Blora Arief Rohman
4. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama
5. Serta para pimpinan daerah dari Jepara, Tegal, Solok, hingga Lampung Timur.
Mendengar cecaran aspirasi dari daerah, pimpinan DPR berjanji tak akan tinggal diam. Cucun Syamsurijal menegaskan Senayan siap menjadi penyambung lidah bagi para bupati untuk menegosiasikan ulang porsi anggaran ke pemerintah pusat.
“Aspirasi hari ini menjadi masukan penting bagi kami untuk terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada percepatan pembangunan daerah,” kata Cucun.
Hal senada ditekankan Sufmi Dasco Ahmad. Politikus Partai Gerindra ini menyebut hasil dialog dengan APKASI bakal menjadi amunisi DPR saat duduk bersama pemerintah pusat kelak.
Tujuannya satu: memastikan resep ‘hemat’ anggaran dari pusat tidak membunuh pelayanan publik di tingkat kabupaten.
Kini, bola panas efisiensi anggaran berada di tangan parlemen dan pemerintah pusat. Para kepala daerah menunggu, apakah suara dari Senayan Jumat siang itu benar-benar mampu melonggarkan ikat pinggang fiskal mereka.(***)
Editor : Alex Buay Sako
Sumber Berita: Kompas.com
