Berandalappung.com – Pemerhati kebijakan hukum dan pelayanan publik, Benny N.A. Puspanegara, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung harus sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat.
Menurutnya, sebagai bagian dari pemerintahan, Pemkot tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus mengikuti arah kebijakan nasional.
“Sebagai putra daerah, saya memiliki moral standing untuk menyuarakan hal-hal seperti ini,” ujar Benny, yang juga merupakan bangsawan dari Kepaksian Buay Bejalan Di Way Skalabekhak, Lampung kepada Media berandalappung.com Minggu, (9/2/2025).
Ia menekankan bahwa selain menjalankan kebijakan pemerintah pusat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga berasal dari Partai Gerindra, sehingga harus tegak lurus dengan kebijakan nasional.
“Masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), banjir di beberapa wilayah, serta infrastruktur harus menjadi perhatian utama. Memang tidak mudah, tetapi itu adalah konsekuensi dari jabatan. Rakyat tidak peduli dengan kendala yang ada,” tegasnya.
Benny juga mengingatkan bahwa pemimpin dan pejabat bukanlah pemilik kekuasaan, melainkan hanya pelaksana amanah rakyat.
Oleh karena itu, mereka harus menjalankan sumpah jabatan dengan penuh tanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat.
“Pemimpin yang sudah terpilih bukan lagi milik kelompok pendukungnya saja, tetapi milik seluruh rakyat di wilayahnya,” pungkas Benny, yang juga dikenal sebagai aktivis dan relawan independen 02 pada Pilpres lalu.
