Bawaslu Bandar Lampung Inventarisasi APK Jelang Masa Tenang Pilkada 2024

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 17 November 2024 - 21:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Bawasu Kota bandar Lampung Muhammad Muhyi. foto: Wildanhanafi/berandalappung.com

Anggota Bawasu Kota bandar Lampung Muhammad Muhyi. foto: Wildanhanafi/berandalappung.com

Bandar Lampung (berandalappung.com) – Badan Pengawas P emilu (Bawaslu) Bandar Lampung telah memulai proses inventarisasi alat peraga kampanye (APK) calon kepala daerah menjelang masa tenang Pilkada 2024.

Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait pemasangan APK yang dapat mempengaruhi netralitas pemilu.

Menurut jadwal tahapan Pilkada 2024, masa tenang akan dimulai pada 14 November 2024, setelah kampanye media massa berakhir.

Dalam periode masa tenang ini, tidak ada kegiatan kampanye yang diperbolehkan, termasuk pemasangan APK.

Anggota Bawaslu Bandar Lampung, Muhammad Muhyi, menjelaskan bahwa salah satu tugas utama pihaknya bersama dengan jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan adalah melakukan inventarisasi APK yang terpasang di berbagai lokasi.

Baca Juga :  Sekwan dan Anggota DPRD Lampung Ikut Kegiatan Lari dan Jalan Sehat

Hasil inventarisasi ini nantinya akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung untuk ditindaklanjuti.

“Setelah hasil inventarisasi diserahkan kepada KPU, KPU akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama Satpol PP, untuk melakukan penertiban APK yang masih terpasang,” ujar Muhyi seusai acara Media Gathering: Pengawasan Media Massa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 yang digelar oleh Bawaslu Bandar Lampung, Minggu (17/11/2024).

Muhyi juga memperkirakan bahwa proses inventarisasi APK ini akan selesai dalam dua hari ke depan, memastikan bahwa tidak ada APK yang terpasang selama masa tenang berlangsung.

Baca Juga :  Partisipasi Pilkada Lampung 65,39 Persen, Bandar Lampung Terendah

“Pada masa tenang, siapapun dapat mencopot APK, tidak hanya Bawaslu atau penyelenggara pemilu, tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk menertibkan apabila menemukan APK yang terpasang,” tambahnya.

Inventarisasi dan penertiban APK ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.

”Dengan adanya penertiban yang jelas dan tegas, diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif menjelang pemungutan suara,” pungkas Muhyi.

Berita Terkait

Politik Harus Hadir dengan Kepedulian Nyata, Firmansyah di Idul Adha PAN Bandar Lampung
Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah
Selamat, Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan A. Rozak Berhasil Ciptakan Dinasti Golkar di Kabupaten Tulang Bawang Pilih Anak Kandung Jadi Ketua
Suara Anak Muda Bergema di IIB Darmajaya, Verrel Minta Bijak Bermedia Sosial
Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi
Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII
Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 28 Mei 2026 - 14:05 WIB

Politik Harus Hadir dengan Kepedulian Nyata, Firmansyah di Idul Adha PAN Bandar Lampung

Rabu, 20 Mei 2026 - 12:28 WIB

Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah

Jumat, 1 Mei 2026 - 11:42 WIB

Selamat, Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan A. Rozak Berhasil Ciptakan Dinasti Golkar di Kabupaten Tulang Bawang Pilih Anak Kandung Jadi Ketua

Jumat, 24 April 2026 - 19:06 WIB

Suara Anak Muda Bergema di IIB Darmajaya, Verrel Minta Bijak Bermedia Sosial

Minggu, 19 April 2026 - 14:13 WIB

Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi

Berita Terbaru

Opini

Ryacudu

Kamis, 4 Jun 2026 - 12:45 WIB

Opini

Peringatan untuk Nanik S. Deyang: Jangan Diulangi

Kamis, 4 Jun 2026 - 11:22 WIB

Opini

Anak-Anak Muda Statistik

Kamis, 4 Jun 2026 - 09:34 WIB

Pemerintahan

Tidak Transparan di BKD Lampung ada 17 Pejabat Dilantik Diam-Diam

Kamis, 4 Jun 2026 - 07:29 WIB