Penetapan Pemenang Pilkada 2024 Tersandera BRPK MK

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 Desember 2024 - 20:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dokumen KPU Lampung.

Dokumen KPU Lampung.

Bandar Lampung (berandalappung.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penetapan pemenang Pilkada 2024 baru akan dilaksanakan pada awal tahun depan.

Hal ini disebabkan KPU masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai syarat formal sebelum penetapan resmi.

“Penetapan pemenang Pilkada belum bisa dilakukan karena KPU menunggu BRPK dari MK. Berdasarkan informasi, BRPK itu disampaikan paling cepat pada 3 Januari 2024 secara nasional,” ujar Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Lampung, Hermansyah, Selasa (17/12/2024).

Baca Juga :  Petani Karet di Indraloka Tubaba Dukung Ardjuno Pilgub Lampung

Kendala Rekapitulasi di Papua

Hermansyah menjelaskan, penundaan ini juga dipengaruhi oleh sejumlah kendala dalam proses rekapitulasi suara, khususnya di Papua.

Wilayah tersebut masih diwarnai berbagai persoalan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk aksi konflik yang memicu gangguan keamanan.

“Proses rekapitulasi ini masih ada masalah, khususnya di Papua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan ada insiden seperti aksi bakar-membakar,” ungkap Hermansyah.

Amanat Keserentakan Penetapan

Hermansyah menegaskan bahwa penetapan pemenang Pilkada harus dilakukan secara serentak sesuai amanat undang-undang.

Baca Juga :  Soal Status Anggota DPRD Lamteng dan Caleg Terpilih Pesawaran Terjerat Hukum, KPU Tunggu Inkrah

Hal ini untuk menghindari potensi permasalahan administratif, seperti pengajuan pelantikan yang tidak sesuai mekanisme.

“Kalau diumumkan duluan, tentu ada pengajuan pelantikan. Ini yang menjadi persoalan, karena keserentakan adalah amanat undang-undang,” tegasnya.

Dengan demikian, KPU baru bisa menetapkan pemenang Pilkada 2024 setelah BRPK dari MK diterbitkan pada awal Januari 2024.

Penetapan serentak ini diharapkan dapat memastikan proses demokrasi berjalan lancar, adil, dan sesuai jadwal di seluruh Indonesia.

Berita Terkait

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung
Saran Ringan untuk UU Politik 2029, Dari Anas Urbaningrum
Ujian Berat Menjaga Marwah Pers di Tengah Disrupsi Digital
Politik Harus Hadir dengan Kepedulian Nyata, Firmansyah di Idul Adha PAN Bandar Lampung
Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah
Selamat, Ketua DPD Partai Golkar Lampung Hanan A. Rozak Berhasil Ciptakan Dinasti Golkar di Kabupaten Tulang Bawang Pilih Anak Kandung Jadi Ketua
Suara Anak Muda Bergema di IIB Darmajaya, Verrel Minta Bijak Bermedia Sosial
Menteri Pigai soal Feri Amsari Dipolisikan: Kritik Dijamin Konstitusi
Berita ini 178 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:15 WIB

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung

Senin, 14 September 2026 - 14:45 WIB

Saran Ringan untuk UU Politik 2029, Dari Anas Urbaningrum

Kamis, 9 Juli 2026 - 16:22 WIB

Ujian Berat Menjaga Marwah Pers di Tengah Disrupsi Digital

Kamis, 28 Mei 2026 - 14:05 WIB

Politik Harus Hadir dengan Kepedulian Nyata, Firmansyah di Idul Adha PAN Bandar Lampung

Rabu, 20 Mei 2026 - 12:28 WIB

Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah

Berita Terbaru