Bandar Lampung (berandalappung.com) – Anggota DPR RI dari Komisi VII, Fraksi Partai Golkar, Rycko Menoza, memberikan apresiasi terhadap gagasan Presiden RI Prabowo Subianto terkait perubahan sistem pilkada.
Ia menilai pilkada langsung memerlukan biaya yang sangat besar, baik bagi negara maupun para tokoh politik.
Saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/22) malam, Rycko menyampaikan pandangannya.
“Saya mengapresiasi dan sepakat dengan pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Biaya politik saat ini semakin tinggi dan cenderung materialistis, yang pada akhirnya juga memengaruhi masyarakat,” ujar Rycko.
Acara tersebut dihadiri lebih dari 6.000 orang, termasuk kader-kader Golkar dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Sejumlah tokoh politik juga hadir, seperti Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta tokoh senior Golkar Agung Laksono dan Jusuf Kalla.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengusulkan perubahan sistem politik di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah.
Ia menyarankan agar gubernur, wali kota, dan bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan melalui pilkada langsung.
“Ketua Umum Partai Golkar menyampaikan perlunya perbaikan sistem partai politik. Mari kita bersama-sama berpikir, terutama dengan kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Mbak Puan dan kawan-kawan dari partai lain,” ungkap Prabowo.
Rycko menilai usulan ini dapat mengurangi praktik politik transaksional yang semakin marak.
Ia menyebutkan banyak calon kepala daerah yang menawarkan imbalan finansial untuk mendapatkan suara dari pemilih.
Hal ini telah menciptakan pola pikir di masyarakat bahwa suara mereka layak dihargai dengan imbalan uang.
“Istilah seperti ‘nomer piro wani piro’ (nomor berapa, bayar berapa) dan serangan fajar menjadi hal lumrah di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemilih lebih memprioritaskan keuntungan finansial dibandingkan kualitas dan kapabilitas calon,” ujar Rycko.
Ia juga menambahkan, praktik politik transaksional berpotensi menciptakan kepala daerah yang rentan terhadap korupsi karena mereka akan mencari cara untuk mengembalikan modal besar yang telah dikeluarkan selama kampanye.
“Sistem demokrasi kita saat ini tidak dalam kondisi baik. Jika gagasan Presiden Prabowo terealisasi, kita dapat melahirkan kepala daerah yang berintegritas dan kapabel, serta mengurangi potensi korupsi di lingkungan pemerintahan,” tandas Rycko.
