Bandar Lampung (berandalappung.com) – Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Mirzalie, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil Penjabat (PJ) Gubernur Lampung, Samsudin, dalam melakukan penataan personil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Mirzalie menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bagian dari kewenangan Samsudin dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan.
Menurut Mirzalie, berdasarkan pengalamannya selama lima tahun terakhir sebagai anggota DPRD, ia telah mengikuti sejumlah rapat dengan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satu sorotan utamanya adalah kinerja Inspektorat, yang dinilai belum optimal. Inspektorat seharusnya mampu memberikan gambaran jelas mengenai kinerja tiap OPD, terutama dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan.
Mirzalie mencatat bahwa selama lima tahun terakhir, sejumlah temuan yang dihasilkan oleh Inspektorat terus berulang.
Meski secara aturan telah dilakukan perbaikan, namun sistem dan daya dukung IT yang ada masih memerlukan peningkatan.
“Setiap tahun ada temuan yang sama, sehingga evaluasi tidak hanya bisa dilakukan pada sistem, tetapi juga pada personil yang terlibat,” ujar Mirzalie Rabu, (25/9/2024).
Ia menambahkan bahwa langkah PJ Gubernur dalam mengevaluasi dan menata personil pemerintahan sudah sesuai standar, dan hal ini mencakup pergantian pejabat yang dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja.
Mirzalie menggarisbawahi bahwa dalam rapat terakhir yang diikutinya, ia telah meminta laporan pemeriksaan Inspektorat selama lima tahun terakhir dan menemukan bahwa masalah yang sama terus muncul.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa penataan dan evaluasi personil menjadi solusi yang tepat.
Terkait dengan pergantian jabatan yang dilakukan di tahun politik, Mirzalie menegaskan bahwa tidak ada unsur politis dalam keputusan tersebut.
Ia menilai bahwa pilkada adalah agenda nasional, sementara langkah penataan personil ini murni didasarkan pada evaluasi kinerja pemerintahan yang telah diukur oleh Inspektorat.
“Pergantian personil ini tidak ada kaitannya dengan politik, tetapi lebih kepada upaya peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan. Pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik, terlepas dari tahun politik,” pungkasnya.
