LaNyalla sampaikan oligarki sebabkan ketidakadilan sosial

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 10 Oktober 2021 - 10:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (layar) memberi kuliah umum untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES), Sabtu (9/10/2021). ANTARA/HO-Dokumentasi Ketua DPD RI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (layar) memberi kuliah umum untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES), Sabtu (9/10/2021). ANTARA/HO-Dokumentasi Ketua DPD RI

Jakarta  – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berpendapat ekonomi yang dikuasai oleh oligarki atau kelompok elite tertentu menyebabkan keadilan sosial sulit terwujud di Indonesia.

“Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Kemudian, oligarki beroperasi dalam rangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik,” kata LaNyalla saat menyampaikan kuliah umum untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

LaNyalla, pada acara bertajuk “Aktualisasi Nilai Kebangsaan dalam Merajut Kebhinekaan”, menyampaikan ketidakadilan sosial terlihat pada berbagai masalah kemiskinan dan ketimpangan yang saat ini masih terjadi di hampir seluruh daerah tanah air.

Baca Juga :  Baru Dilantik, 2 Komisioner Bawaslu TulangBawang Jalani Sidang Kode Etik

“Dari perjalanan ke daerah-daerah Indonesia tersebut, saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama? Mulai dari sumber daya alam yang terkuras sampai kemiskinan. Setelah saya petakan, akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan di hulu adalah ketidakadilan sosial,” terang Ketua DPD RI.

Oleh karena itu, ia berpendapat salah satu cara mencopot kekuasaan oligarki adalah lewat amendemen konstitusi negara UUD 1945. Pasalnya, konstitusi dan undang-undang membuka peluang bagi kelompok elite oligarki untuk menumpuk kekayaan dan menguasai sumber daya yang harusnya terdistribusi secara adil dan merata, terang LaNyalla.

Baca Juga :  Dapat Surat Tugas Dari Demokrat, Ardian Mantap Maju Pilkada Lampura

“Oleh karena itu, DPD RI berpendapat wacana amendemen perubahan kelima konstitusi kita harus jadi momentum melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD akan sekuat tenaga memperjuangkan itu,” tegas dia.

Oleh karena itu, LaNyalla menyampaikan ia rutin mendatangi kampus-kampus demi menggugah kesadaran para mahasiswa dan masyarakat.

“Kami ingin memantik pemikiran kaum terdidik dan cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik,” ujar LaNyalla. (antaranews.com)

Berita Terkait

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata
PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII
Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung
Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung
Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik
Isu PLt PK Golkar Bandar Lampung Menguat Usai Musda Batal
Peringati Hari Ibu ke 97 tahun 2025, DPC PDI Perjuangan Bandar Lampung Gelar Penanaman Pohon
Jelang Musda, Eks Ketua Golkar Bandar Lampung Yuhadi Bicara Terbuka: Benny–Akbar–Rama Dinilai Paling Ideal Isi KSB
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 12 April 2026 - 07:45 WIB

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI Prestasi Pemerintahan Nyata

Kamis, 19 Februari 2026 - 08:33 WIB

PT TUN Menangkan Kubu Slamet Ariyadi Atas Sengketa PB IKA PMII

Rabu, 18 Februari 2026 - 09:13 WIB

Duka di Pucuk Pimpinan Demokrat Lampung

Minggu, 15 Februari 2026 - 15:19 WIB

Dari Jakarta ke Kotabumi, Aprozi Alam Tinjau dan Bantu Korban Puting Beliung

Minggu, 15 Februari 2026 - 11:59 WIB

Ketua DPD PDIP Lampung Winarti: Siapapun Pengurusnya Harus Didukung Dengan Baik

Berita Terbaru

Humaniora

Hak Insentif Nakes Sudah Dibayarkan

Kamis, 16 Apr 2026 - 20:51 WIB

Pemerintahan

Gestur Nanda–Antonius Picu Polemik

Kamis, 16 Apr 2026 - 20:39 WIB

Peristiwa

Wira Garden Perkuat Sistem Keamanan Pasca Insiden 1 April 2026

Kamis, 16 Apr 2026 - 20:18 WIB

error: Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas tanpa seizin redaksi berandalappung.com