Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah

- Jurnalis

Rabu, 20 Mei 2026 - 12:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim PH Arinal Djunaidi Minta Hakim Nyatakan Penahanan Tak Sah

berandalappung.com— Teluk Betung, tim penasihat hukum mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meminta hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap klien mereka tidak sah. Permohonan itu disampaikan dalam sidang perdana praperadilan yang digelar, Rabu, 20 Mei 2026.

Kuasa hukum Arinal, Ana Sofa Yuking dan Hendri Yosodiningrat, berpendapat penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung belum memiliki bukti yang cukup, terutama terkait adanya kerugian negara dalam perkara yang menjerat klien mereka.

Baca Juga :  Kerja 7 Hari, DPRD Lampung Tuntut Staf Khusus: Demi Rakyat atau Fasilitas?

“Penetapan tersangka dan penahanan tidak sah apabila termohon belum dapat membuktikan adanya kerugian negara,” kata tim kuasa hukum dalam persidangan.

Selain meminta status tersangka dibatalkan, pemohon juga meminta majelis hakim memerintahkan Kejati Lampung membebaskan Arinal Djunaidi dari tahanan. Mereka turut meminta pemulihan hak, kedudukan, serta harkat dan martabat kliennya.

Sidang praperadilan itu mempertemukan Arinal Djunaidi selaku pemohon melawan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai termohon. Persidangan berlangsung di Ruang Harifin A. Tumpa, Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Hingga sidang perdana berlangsung, pihak Kejati Lampung belum menyampaikan tanggapan resmi atas permohonan praperadilan tersebut.(***)

Baca Juga :  Paripurna AKD DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi Pimpin Ketua Badan Kehormatan

Editor : akex jefri

Berita Terkait

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung
DPN PERADI Tunjuk Merli Yunita Sari sebagai Plt Ketua DPC Kota Agung
LBH Sejahtera Bersama Lampung Perkuat Akses Keadilan Lewat Pembinaan Posbankum
Tiga Kelurahan Disambangi LBH SBL, Tekankan Akses Bantuan Hukum
Kejati Lampung Perkuat Sinergi APH, Kawal Indeks Pembangunan Hukum
Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Terancam Pasal KUHP dan UU ITE
PN Kotabumi Tolak Praperadilan Delapan Tersangka Korupsi, Penyidikan Berlanjut
Usut Korupsi Dana BNPB, KPK Segera Surati Panglima TNI
Berita ini 111 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:15 WIB

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung

Jumat, 13 November 2026 - 17:54 WIB

DPN PERADI Tunjuk Merli Yunita Sari sebagai Plt Ketua DPC Kota Agung

Jumat, 6 November 2026 - 16:20 WIB

Tiga Kelurahan Disambangi LBH SBL, Tekankan Akses Bantuan Hukum

Rabu, 4 November 2026 - 16:57 WIB

Kejati Lampung Perkuat Sinergi APH, Kawal Indeks Pembangunan Hukum

Selasa, 3 November 2026 - 21:53 WIB

Bareskrim Tetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden, Terancam Pasal KUHP dan UU ITE

Berita Terbaru

Politik

PDI Perjuangan Kerahkan 1.700 Orang Bersihkan Bandar Lampung

Minggu, 15 Nov 2026 - 10:15 WIB