Nama anggota DPRD Bandar Lampung dari Fraksi Golkar, Heti Friskatati, kini berada di pusat kontroversi. Dugaan pelanggaran etik terkait proyek revitalisasi sekolah dan isu sensitif pernikahan siri membuat kader Golkar ini resmi dicopot dari struktur pengurus DPD Golkar Kota Bandar Lampung.
Keputusan pencopotan diumumkan sehari setelah sidang klarifikasi etik di Badan Kehormatan DPRD, Kamis (8/1), dan disahkan melalui rapat pleno diperluas Jumat (9/1) di Kantor DPD Golkar Bandar Lampung. Heti, yang sebelumnya menjabat Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar, kini tidak lagi tercantum dalam struktur kepengurusan partai tingkat kota.
Selain mencopot Heti, rapat pleno juga menyepakati penyusunan pengurus baru sebagai bagian dari konsolidasi internal dan persiapan Musyawarah Daerah XI Golkar Kota Bandar Lampung yang sempat tertunda. Pencopotan tersebut dilegalkan lewat Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Nomor: SKEP-03/DPDPG-I/LPG/I2026, tertanggal 13 Januari 2026, yang ditandatangani Ketua DPD Golkar Lampung Hanan A Rozak dan Sekretaris Aprozi Alam.
Sumber internal Golkar menegaskan keputusan ini telah melalui pertimbangan matang. “Golkar menilai kader berdasarkan prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan catatan tidak tercela,” ujar sumber tersebut, Rabu (14/1).
Plt Ketua DPD Golkar Bandar Lampung, Riza Mirhadi, menambahkan, revitalisasi pengurus bertujuan memajukan organisasi, bukan melayani individu. “Pengurus yang direvitalisasi akan bekerja hingga Musda. Loyalitas harus kepada Golkar, bukan individu,” tegas Riza.
Sidang etik BK DPRD digelar setelah publik digegerkan dugaan intervensi proyek di sejumlah sekolah. Meski Heti mengakui keberadaan tangkapan layar WhatsApp, foto, dan video dirinya di lingkungan sekolah, ia membantah memiliki keterlibatan langsung dalam proyek revitalisasi. Heti berdalih kunjungannya bersifat informal, tanpa Surat Perintah Tugas dari DPRD, dan tidak ikut sidak resmi Komisi IV ke sekolah yang menjadi sorotan.
“Yang bersangkutan (Heti, red) membenarkan foto dan video, tetapi membantah keterlibatan dalam proyek revitalisasi sekolah,” kata Ketua BK DPRD Bandar Lampung, Yuhadi, pekan lalu.
