Ketum Cakra Surya Manggala Apresiasi Satgas PKH: “Tangkap dan Adili Pejabat yang Beking Perusakan Hutan!”

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 15 Oktober 2025 - 20:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketum Cakra Surya Manggala Apresiasi Satgas PKH: “Tangkap dan Adili Pejabat yang Beking Perusakan Hutan!”


berandalappung.com
— Jakarta ( Mitra Adhyaksa ), Ketua Umum Cakra Surya Manggala, Dr.Mujizat Tegar Sedayu, SH, MH, IFHGAS, memberikan apresiasi tinggi kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin langsung oleh Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Febriansyah. (15/10/2025)

Menurutnya, kehadiran Satgas PKH merupakan langkah nyata dalam menegakkan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan aset negara dari kejahatan kehutanan yang selama ini terabaikan.

“Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan terbentuknya Satgas PKH, kerugian negara yang selama ini diabaikan akhirnya bisa berharap.

Hutan adalah penyumbang devisa nomor dua terbesar bagi negara. Bayangkan betapa besar kerugian negara akibat jutaan hektar kawasan hutan yang telah rusak dan berubah fungsinya,” ujar Tegar saat dihubungi media Mitra Adhyaksa, melalui sambungan telepon seluler, Rabu (15/10/2025).

Baca Juga :  Kuasa Hukum RSUAM Bantah Klaim Inisiatif Uang dari Direktur, Sebut Permintaan Berawal dari Terdakwa

Tegar secara tegas meminta Satgas PKH agar tidak berhenti di tingkat bawah, tetapi segera memeriksa seluruh mantan Menteri Kehutanan, Gubernur, Bupati, dan Kepala Dinas Kehutanan di daerah yang diduga memiliki tanggung jawab langsung atas perubahan fungsi kawasan hutan.

“Anggaran yang digelontorkan negara melalui APBN untuk menjaga hutan itu tidak sedikit. Kalau kawasan berubah fungsinya, berarti ada penyimpangan yang besar. Ini fakta yang bisa dibuktikan langsung melalui penyelenggara negara,” tegasnya.

Ia juga menyoroti praktik kotor para pelaku perusakan hutan yang sering menyalahkan masyarakat kecil, padahal penguasaan dan perambahan lahan justru diduga dilakukan oleh korporasi besar dengan modus menggunakan nama koperasi dan kelompok tani.

“Masyarakat sering dijadikan kambing hitam, padahal pelaku utamanya adalah korporasi yang bersembunyi di balik nama koperasi. Ini kejahatan yang terorganisir dan harus dibongkar sampai ke akar,” ujarnya dengan nada tegas.

Dalam pernyataannya, Tegar juga menyinggung sejumlah kasus besar yang saat ini tengah ditangani Satgas PKH, termasuk penyitaan lahan dan aset di kawasan konservasi seperti TNBBS, TNTN,Suaka Marga Satwa Gunung Raya, Suaka Margasatwa Balai Raja, dan Pusat Latihan Gajah Muara Basung.

Baca Juga :  Polisi Hentikan Laporan Petani Singkong di Kota Baru

Ia mendesak agar seluruh pelaku segera diadili dan dihukum seberat-beratnya, tanpa pandang bulu.

“Saya minta jangan ada toleransi sedikit pun! Para pelaku harus diadili, dan jika terbukti ada pejabat aktif yang membekingi perusak hutan, mereka juga harus diseret ke meja hukum,” tegasnya.

Ketum Cakra Surya Manggala menutup pernyataannya dengan seruan keras agar Satgas PKH menjadi alat negara yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan alat yang membahayakan kepentingan politik atau ekonomi.

“Ini momentum besar untuk mengembalikan martabat hukum dan menyelamatkan bumi pertiwi dari kehancuran. Siapa pun yang melindungi perusak hutan adalah musuh negara,” pungkas Tegar. (Merah)

Editor : Alex Buay Sako

Berita Terkait

PN Kotabumi Tolak Praperadilan Delapan Tersangka Korupsi, Penyidikan Berlanjut
Usut Korupsi Dana BNPB, KPK Segera Surati Panglima TNI
Ahli Hukum Nilai Penetapan Delapan Tersangka Korupsi Polda Lampung Berdasar
Irjen Helfi Assegaf Dimutasi, Brigjen Yustan Alpiani Jadi Kapolda Lampung
Polda Lampung Tahan Tersangka Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Kerugian Negara Rp2,08 Miliar
Mutasi Kejagung Bergulir, Dua Eks Pejabat Lampung Isi Posisi Strategis di Jakarta
Berani Tiga Kali Mangkir, Welly Abaikan Panggilan Polda Lampung
Ada Apa? Welly Mendadak Cabut Praperadilan
Berita ini 59 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 12:44 WIB

Usut Korupsi Dana BNPB, KPK Segera Surati Panglima TNI

Jumat, 16 Oktober 2026 - 18:45 WIB

Ahli Hukum Nilai Penetapan Delapan Tersangka Korupsi Polda Lampung Berdasar

Minggu, 11 Oktober 2026 - 13:51 WIB

Irjen Helfi Assegaf Dimutasi, Brigjen Yustan Alpiani Jadi Kapolda Lampung

Selasa, 6 Oktober 2026 - 05:52 WIB

Polda Lampung Tahan Tersangka Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara, Kerugian Negara Rp2,08 Miliar

Jumat, 25 September 2026 - 07:15 WIB

Mutasi Kejagung Bergulir, Dua Eks Pejabat Lampung Isi Posisi Strategis di Jakarta

Berita Terbaru