Tim Sel Bumkam, DPRD Lamteng Dorong Pembentukan Pansus Seleksi Sekda dan Kadis
berandalappung.com — Gunung Sugih, komitmen terhadap pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) kembali digaungkan di ruang Paripurna DPRD Lampung Tengah. Toni Sastra Jaya, Anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Partai Demokrat, secara tegas mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
Dalam forum resmi yang diadakan Kamis, 22 Mei 2025, Anggota Komisi I menekankan pentingnya proses pengisian strategi jabatan yang menjunjung prinsip meritokrasi, dan tidak dikendalikan oleh logika politik bola budi atau hubungan kekerabatan.
“Kami ingin pemerintahan daerah Lampung Tengah bersih dari KKN, terutama dalam pemilihan Sekda dan kepala dinas. Kami ingin proses ini berlangsung secara kompetitif, transparan, dan profesional,” tegas Toni.
Dorongan pembentukan Pansus ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan posisi legislatif sebagai mitra sejajar eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Toni juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap *Asta Cita* Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita keempat: “Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.”
“Sebagai bagian dari lembaga legislatif, kami mempunyai kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan tidak ada ruang yang berkompromi terhadap praktik-praktik yang mencederai integritas pemerintahan daerah,” lanjutnya.
Namun, wacana pembentukan Pansus ini tak hadir tanpa konteks. Pemilihan Sekda Lampung Tengah saat ini tengah menuai sorotan tajam dari publik. Kontroversi bermula dari mencuatnya nama Welly Adiwantra, S.STP, MM—adik ipar Bupati Ardito Wijaya—yang disebut-sebut sebagai kandidat terkuat dengan perolehan nilai akhir tertinggi dalam seleksi.
Publik menampilkan adanya skenario politik dinasti untuk mengamankan posisi Sekda bagi kerabat bupati. Kecurigaan ini semakin menguat mengingat rekam jejak Welly yang sebelumnya pernah menjabat Kepala BKPSDM Kota Metro. Namanya sempat terseret dalam kasus dugaan penipuan rekrutmen tenaga honorer fiktif di Kota Metro pada tahun 2024—kasus yang hingga kini belum sepenuhnya hilang dari ingatan masyarakat.
Sampai berita ini diturunkan, Prof. Mukri sebagai timsel Sekertaris Daerah Lampung Tengah sudah di WA tidak ada jabawan.
Editor : Alex Jefri
