Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengikuti Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 melalui Virtual Zoom di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Bandarlampung, Rabu (5/3/2025).
Acara ini juga diikuti Inspektur Provinsi Lampung Bayana, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Elvira Umihani dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Slamet Riadi.
Peluncuran Indikator IPKD MCP tahun 2025 ini sendiri dilakukan oleh Ketua KPK-RI Setyo Budiyanto dan diisi sejumlah narasumber terkait anti korupsi.
MCP digelar KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, dan merupakan implementasi pelaksanaan kolaborasi dan sinergi antara KPK, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin baik dan berdampak positif untuk percepatan terwujudnya ekosistem pencegahan anti korupsi.
Indikator ini menjadi salah satu alat untuk mengukur efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung MCP KPK 2025, yaitu penetapan proyek strategis daerah, pemenuhan indikator yang menjadi area pencegahan korupsi, pendataan rencana aksi setiap area, koordinasi yang baik antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemerintah daerah dirasa perlu menjadikan MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasi resiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan.
Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat memperoleh manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat pengawasan internal.
