Bandar Lampung (berandalappung.com) – Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan survei ke tiga lokasi di Kota Baru untuk dijadikan lokasi Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Pada 17 Agustus 2024, Rabu (17/7/2024).
Diketahui, Pemprov Lampung dibawah kepemimpinan PJ Gubernur Samsudin berencana akan menggelar upacara Peringatan HUT RI ke-79 di Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
Di mana lokasi yang akan dijadikan tempat upacara HUT RI itu adalah komplek persiapan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung yang telah lama mangrak sejak zaman Gubernur Sjachroedin ZP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Iya benar, hari ini ada beberapa jajaran dari Pemprov Lampung yang melakukan survei ke lokasi,” ungkap Kadis Kominfo Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2024).
“Berdasarkan arahan pak Pj Gubernur dan Pak Sekda, survei itu untuk dilakukan pemetaan apakah luasnya mencukupi, seperti area lapangan, parkir, dan lain sebagainya,” kata dia.
Menurut Saefulloh, rencana upacara peringatan HUT RI di Kota Baru merupakan gagasan dari PJ Gubernur Lampung, Samsudin.
Dia pun mengatakan bahwa setelah dilakukan survei, maka pihaknya akan melakukan rapat untuk menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat upacara.
“Setelah survei ini, selanjutnya akan dilakukan rapat ya g akan dipimpin langsung oleh Bapak Pj Gubernur,” kata Achmad.
Sementara Kasat Pol PP Provinsi Lampung, Zulkarnain, mengatakan terdapat tiga lokasi yang mereka survei.
“Iya kami hari ini survei ke Kota Baru sejak pukul 09.00 sampai jam 13.00 Wib tadi,” kata Zulkarnain
“Ada tiga lokasi yang disurvei, semua di area dekat komplek kantor Gubernur,” jelasnya.
Sebagai informasi, Kota Baru merupakan lokasi yang awalnya direncanakan untuk dijadikan sebagai komplek pusat pemerintahan Provinsi Lampung.
Area komplek pusat pemerintahan Provinsi Lampung di Kota Baru yang dibangun sejak era Gubernur Lampung Sjachroedin ZP itu berdiri di atas lahan seluas 1.308 hektar.
Namun, pembangunan komplek yang telah menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah itu mangkrak seiring bergantinya kepemimpinan di Provinsi Lampung.
